BOGOR (SDPPI) - Meskipun pelaksanaan anggaran tahun 2016 belum genap dua bulan, Ditjen SDPPI sudah mulai menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017 yang diselaraskan dengan program prioritas Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kegiatan yang dilaksanakan di Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/2) itu dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Setditjen SDPPI), Sadjan, dengan agenda penyusunan rencana kerja dan pembahasan anggaran pada masing-masing satuan kerja yang dituangkan dalam Aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian (RKA-KL).

Untuk tahun 2017, Ditjen SDPPI antara lain mengusulkan pembanguan Gedung Kantor Pusat Ditjen SDPPI dan Laboratorium pada Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT).

Setditjen SDPPI Sadjan menegaskan bahwa pembangunan gedung kantor pusat tersebut sangat penting karena sampai saat ini Ditjen SDPPI masih menumpang di gedung Kementerian Pariwisata, bahkan ada dua direktoratnya yang terpaksa harus menyewa gedung lain.

Namun, Sadjan juga mengingatkan bahwa penganggaran yang selama ini berbasiskan fungsi atau money follow function, tahun depan akan diubah menjadi berorientasi pada program yang memberi manfaat langsung atau money follow program.

Artinya, anggaran difokuskan pada program yang jelas, hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada sidang kabinet paripurna yang membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017.

Rapat penyusunan dan pembahasan anggaran Ditjen SDPPI yang dimulai 25 Februari ini dijadwalkan akan berlangsung hingga 2 Maret 2016, melibatkan semua satuan kerja di lingkungan kantor pusat Ditjen SDPPI dan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT).

Sementara untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) akan dilaksanakan dalam dua tahap berdasarkan wilayah, yakni Wilayah Barat dan Wilayah Tengah bersama Wilayah Timur. Ditjen SDPPI saat ini memiliki 37 UPT yang tersebar di seluruh Indonesia.

(gat/bbg)