Jakarta (SDPPI) – Dua pegawai Balai Monitor memasuki masa purnabakti. Mereka dilepas oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti, Jumat (29/3), di Ruang Serbaguna Roeslan Abdulgani, Kemkominfo Jakarta.
Dua pegawai Balmon tersebut adalah Ir Titus Tangke dari Balmon Kelas II Jayapura, dan Martin Pangemanan SSos, ST dari Balmon Kelas II Merauke. Kedua pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) ini memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) per 1 April 2019.
Bersama dua pegawai Balmon tersebut, tujuh anggota keluarga besar Kementerian Komunikasi dan Informatika dari direktorat lainnya, juga pensiun. Mereka adalah Drs Joko Porwoko (Direktorat Penyiaran-Ditjen PPI), Sukampono BC, IE (Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika-Ditjen PPI), dan Zuarmaita (Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika-Ditjen PPI).
Berikutnya,Thresia Henrietta Wolff (Sekretariat Ditjen Aptika-Ditjen Aptika), Hariadi Agung Sudrajat dan Janadi (Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan-Ditjen IKP), serta Bambang Hariadi (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Balitbang SDM).
Dalam sambutannya, Sekjen Kemkominfo Rosarita Niken Widiastuti menyampaikan ucapan selamat dan salam dari Menkominfo Rudiantara, serta permohonan maaf tidak bisa langsung hadir dalam pelepasan purnabakti.
Memasuki masa pensiun merupakan satu hal yang sangat alamiah dan semua PNS akan mengalaminya. “Masa pensiun merupakan puncak pencarian terhebat bagi seorang PNS dan ini bukan merupakan akhir dari perjalanan pengabdian, tetapi merupakan awal dari bentuk pengabdian lainnya,” ujarnya.
Jadi, lanjutnya, lupakan semua yang duka, ingat saja teman-teman yang baik, pekerjaan yang menyenangkan, dan situasi kekeluargaan. Kini, para pensiunan bisa mengembangkan hobi-hobi mereka. “Jaga kesehatan dengan menjaga hati kita, menjaga pola makan, insya Allah bapak ibu akan diberikan kesehatan,” ujar Niken.
Dalam kesempatan itu, Niken juga menyampaikan kementerian sebagai badan publik harus memiliki kearsipan nyang baik. “Semua arsip dari anggaran setiap rupiah yang dikeluarkan oleh badan publik harus ada pertanggungjawabannya. Dan arsip ini tentunya merupakan bukti dari pertanggungjawaban kinerja,” ujarnya.
Hadir dalam acara pelepasan purnabakti ini sejumlah pejabat eselon I hingga IV di lingkungan Kementerian Kominfo. Turut hadir pula Plt Direktur Pengendalian PPI Ditjen SDPPI Nurhaedah.
(Rastana, Setditjen SDPPI)
