Eksekutif Summary Laporan Delegasi RI World Summit on the Information Society (WSIS)

1. Konferensi Tingkat Tinggi Dunia tentang Masyarakat Informasi/World Summit on the Information Society (WSIS) telah diselenggarakan di Tunis pada tanggal 16-18 November 2005. KTT ini diselenggarakan sesuai Resolusi Sidang Umum PBB no. 56/183 (21 Desember 2001) yang menetapkan untuk diselenggarakan World Summit on the Information Society (WSIS) dalam dua tahap. WSIS tahap pertama telah diselenggarakan di Jenewa pada tanggal 10-12 Desember 2003 menghasilkan Declaration of Principles and Plan of Action.
   
   
2. Mandat WSIS di Tunis ini adalah untuk mengesahkan dua dokumen yaitu: Tunis Commitment sebagai payung komitmen politik kepala negara dalam mewujudkan masyarakat informasi; dan Tunis Agenda for the Information Society sebagai pedoman operasional untuk mewujudkan masyarakat informasi yang meliputi Mekanisme Keuangan (Financial Mechanism), Pengelolaan Internet (Internet governance) dan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut (Implementation and Follow-Up) .
3. WSIS Tunis ini dihadiri oleh 176 negara peserta yang dipimpin oleh 50 kepala negara/pemerintah dan lebih dari 100 delegasi yang dipimpin oleh menteri, termasuk Indonesia. Di samping itu hadir pada KTT ini 92 organisasi internasional, 606 LSM dan 226 sektor bisnis. Jumlah seluruh peserta yang menghadiri KTT ini adalah 18.259 delegasi. Delegasi Indonesia terdiri dari unsur Depkominfo, Deplu, Bappenas, Sekneg dan Komisi I DPR-RI. Di samping itu hadir pula sekitar 20 anggota delegasi yang berasal dari kalangan bisnis, NGO, dan media Indonesia.
   
   
   Preparatory Committee (Prepcom-3)
   
   
4. WSIS Tunis ini diawali dengan penyelenggaraan sidang lanjutan Preparatory Committee (Resumed-Prepcom-3) di Tunis pada tanggal 13-15 November 2005, yang sebelumnya telah dilaksanakan di Jenewa pada tanggal 19-30 September 2005 dan 24-28 Oktober 2005, namun tidak dapat menyelesaikan tugasnya, yaitu merampungkan rancangan-rancangan keputusan akhir yang akan disahkan dalam KTT ini, yaitu Tunis Commitment dan Tunis Agenda for Information Society .
5. Pada sidang Prepcom-3 ini, Delri telah aktif dalam berbagai pembahasan yang didasarkan pada pokok-pokok posisi yang telah disiapkan sebelumnya yang menyangkut komitmen politik bagi terwujudnya suatu masyarakat informasi global, mekanisme pendanaan, pengelolaan internet (Internet governance), implementasi dan tindak-lanjut. Secara umum posisi Delri sejauh mungkin diselaraskan dan dikoordinasikan dengan posisi umum negara-negara berkembang lainnya.
6. Pokok-pokok pembahasan yang menjadi perhatian utama Delri menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan isu kebijakan keterkaitan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dengan pembangunan, capacity building , biaya inter-koneksi internasional, etika dalam pemanfaatan ICT, kesenjangan digital, sasaran dan target waktu pencapaian, monitoring, dan kaitannyanya dengan upaya mendukung pencapaian millenium development goals (MDG).
7. Sedangkan isu yang menyangkut Internet governance (pengelolaan internet), sejak awal Delri telah menekankan pentingnya mendorong prinsip-prinsip multilateralisme, multi-stakholders, transparansi, demokrasi, dan mengedepankan peran pemerintah dalam pengaturan kepentingan publik dalam pengelolaan dunia internet.
8. Sebagaimana dimaklumi, secara historis (sejak tahun 1998) dan dalam kenyataan sehari-hari selama ini, pengelolaan Internet dunia sepenuhnya hanya dikendalikan oleh suatu negara, yaitu Amerika Serikat, baik menyangkut pusat filing (root-zone file), protokol Internet dan kode negara (country code). Sejak awal perundingan, AS telah bersikeras untuk tidak menerima segala bentuk upaya dan usulan perubahan dan internasionalisasi pengelolaan internet, baik dari segi institusi maupun pengawasannya. Posisi AS tersebut pada awalnya didukung oleh kelompok negara-negara maju lainnya.
9. Dalam perkembangan berikutnya, berkat koordinasi serta upaya pendekatan yang cukup gigih, intensif dan kerja keras sejumlah negara-negara berkembang yang dimotori oleh Brasil, China, Iran, Afrika Selatan dan beberapa negara like-minded group , termasuk Indonesia, dukungan yang diberikan negara-negara maju kepada AS, khususnya oleh Uni Eropa dan Kanada mulai melunak dan muncul kompromi-kompromi baru khususnya dalam masalah Internet governance.
10. Menjelang akhir jadwal Prepcom-3 baru berhasil menyepakati rumusan-rumusan kompromi, khususnya menyangkut hak pemerintah dalam penentuan public policy , kerjasama internasional dengan memanfaatkan organisasi internasional yang ada maupun yang baru dalam pengelolaan Internet. Hingga akhirnya disepakati agar Sekjen PBB dapat memulai proses kerjasama yang dimaksud yang akan dimulai pada kwartal pertama tahun 2006 serta pembentukan Internet Governance Forum (IGF).
11. Sedangkan rumusan-rumusan yang menyangkut Tunis Commitment disepakati antara lain pentingnya prinsip-prinsip universality, indivisibility, independensi dan inter-relasi hak-hak dasar manusia; peran dan tanggung jawab pemerintah dalam kebijakan publik; peran dan kemitraan kalangan bisnis, LSM dan kerjasama PBB dan organisasi internasional lainnya; akses pada informasi dan kerjasama iptek dalam memperkuat ekonomi dan pembangunan; peningkatan kemampuan SDM; prinsip universal dan non-diskriminasi dalam mendapatkan manfaat ICT; dan membantu dalam mencapai Millenium Development Goals (MDGs);
    
    
    Jalannya KTT
    
    
12. WSIS Tunis ini secara resmi telah dibuka oleh Presiden Tunisia, Zine El Abidine Ben Ali di Tunis pada tanggal 16 November 2005. Dalam pidatonya Presiden Ben Ali pada pokoknya menekankan kerjasama semua pelaku internasional untuk mengurangi kesenjangan masyarakat dan menjamin Masyarakat Informasi yang seimbang, aman, dan setara.
13. Sementara itu, dalam sambutannya Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan memberikan perhatian pada masalah pengelolaan Internet dan menekankan bahwa PBB akan melindungi dan memperkokoh Internet dan menjamin manfaatnya bagi semua pihak, dan mengharapkan masa depan masyarakat informasi global akan memperkokoh pembangunan, diginity and peace .
14. Menjelang pelaksanaan WSIS Tunis, Indonesia telah terpilih sebagai salah satu wakil Presiden WSIS Tunis mewakili wilayah Asia. Menkominfo (DR. Sofyan A. Djalil), selaku Ketua Delri telah memimpin Sidang Pleno ke-6 pada hari ke-dua KTT (17 November 2005).
15. Sebelumnya, dalam perdebatan umum, Menkominfo telah menyampaikan pernyataan yang pada pokoknya menyangkut hal-hal sbb:
    1. Mengharapkan WSIS Tunis ini dapat merintis jalan bagi disepakatinya cara-cara yang feasible untuk mengatasi digital divide;
    2. Menyampaikan perkembangan upaya Indonesia dalam meningkatkan penetrasi ICT di lingkungan sekolah dan masyarakat; memberi layanan telepon terhadap 5.000 dari 43.000 desa belum terjangkau telepon; promosi kerjasama kemitraan masyarakat dalam mengembangkan program one-school-one-laboratory dan e-learning; meningkatkan kapasitas jaringanbackbone kapasitas besar dengan menggunakan kabel serat optik yang digelar sepanjang 40.000 km mengelilingi Indonesia.
    3. Menegaskan bahwa pembangunan Masyarakat Informasi yang inklusif, pembangunan ICT yang harmoni, adil dan setara (equitable) memerlukan semua bentuk solidaritas, kemitraan dan kerjasama antara pemerintah dan semua stakeholders .
    4. Mendukung peran lebih lanjut ITU, UNDP, UNESCO dan badan-badan PBB terkait lainnya yang telah membantu pertumbuhan ICT di negara-negara berkembang.
    5. Menyampaikan penghargaan tinggi atas kearifan, kerja keras, toleransi semua delegasi sehingga dapat tercapai suatu kompromi untuk dapat disepakatinya hasil akhir WSIS Tunis yang menjadi basis yang kokoh bagi implementasi dan mekanisme monitoring atas komitmen politik dan rencana aksi untuk pencapaian MDGs.
    
    Pertemuan Bilateral
    
16. Selama menghadiri WSIS Tunis ini, Menkominfo telah mengadakan beberapa pertemuan bilateral dengan Ketua Delegasi/Wakil Menteri Kominfo Korea Selatan dan Ketua Delegasi/Menteri Kominfo Hongaria yang pada pokoknya membahas upaya-upaya untuk lebih memajukan kerjasama bilteral di bidang ICT kedua negara. Di samping itu kami juga telah mengadakan pertemuan dengan kalangan bisnis ICT, yaitu Microsoft dan Intel Corporation yang pada intinya membahas tindak lanjut pertemuan Presiden RI dengan Bill Gates di Redmond (AS) yang membahas kerjasama penelitian dan upaya-upaya untuk mencari solusi berkesinambungan tentang legal software di Indonesia.
    
    
    Kesimpulan
    
17. Walaupun telah melalui proses perundingan yang cukup keras dan berkepanjangan, pada akhirnya KTT Dunia tentang Masyarakat Informasi tahap ke-dua di Tunis ini telah berhasil mengesahkan dua dokumen penting yang semula dikhawatirkan akan gagal, yaitu Tunis Commitment dan Tunis Agenda for Information Society. Elemen-elemen yang termuat dalam kedua dukomen dapat dikatakan secara seimbang telah menampung aspirasi dan kepentingan antara negara-negara maju dan berkembang, khususnya menyangkut pengelolaan Internet global.
18. WSIS Tunis yang sering juga disebut sebagai "Summit of Solutions" ini diharapkan, khususnya oleh banyak kalangan negara berkembang, dapat melengkapi kerangka-kerangka kerjasama global untuk membantu mencapai MDGs pada tahun 2015, di samping mewujudkan masyarakat informasi global yang inklusif dan melibatkan semua pihak.
19. Selama proses perundingan berlangsung Delri telah mengambil peran aktif dan merumuskan pandangan dan posisi yang jelas sesuai kepentingan nasional RI dan negara-negara berkembang lainnya dan sejauh mungkin menghindarkan sikap dan tuntutan yang bersikap ekstrim.
    
    
    
    Saran dan Tindak Lanjut
    
20. Segera sosialisasi kepada seluruh stakeholder nasional tentang hasil KTT WSIS phase 2.
21. Menyiapkan langkah-langkah implementasi secara kongkrit kedalam kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional atas:
    1. Deklarasi dan Plan of Action WSIS Phase 1 Geneva 2003 dan Tunis Commitment dan Tunis Agenda for the information Society .
    2. Mendorong partisipasi dan kerjasama dengan seluruh stakeholder guna menggalang kekuatan termasuk pendanaan dalam rangka membentuk Masyarakat Informasi di Indonesia.
    3. Menyiapkan tahapan monitoring dan evaluasi secara teratur atas kekurangan dan keberhasilan implementasi langkah-langkah tersebut diatas.