1. Sesuai dengan komitmen Ditjen Postel untuk melakukan evaluasi terhadap hasil pendaftaran penggunaan satelit di Indonesia, pada akhirnya Ditjen telah melakukan pendataan dan evaluasi awal terhadap data yang masuk. Pendataan dan evaluasi ini sesuai dengan salah satu point utama yang disebutkan pada Pengumuman Menteri Kominfo No. 178/M.KOMINFO/5/2006 tentang Kewajiban Pendaftaran Penggunaan Satelit di Indonesia tertanggal 1 Mei 2006, yaitu bahwasanya pendaftaran ini bertujuan untuk keperluan evaluasi penggunaan satelit di Indonesia dan hasil evaluasi akan segera diinformasikan kepada para pendaftar.
2. Dalam pengumuman hasil pendataan pendaftaran satelit yang dituangkan dalam Siaran Pers No. 60/DJPT.1/KOMINFO/V/2006 tentang Ditjen Postel Apresiasi Terhadap Tingginya Respon Para Pengguna Satelit Yang Telah Memanfaatkan Masa Pendaftaran Penggunaan Satelit di Indonesia tertanggal 20 Mei 2006 disebutkan, bahwa jumlah pendaftar telah mencapai 55 pengguna satelit (jumlah ini sesungguhnya dapat lebih besar seandainya entitas dari APJII dihitung secara rinci). Namun dalam perkembangannya ternyata jumlahnya meningkat dan hal tersebut sangat dimungkinkan karena beberapa di antaranya dikirimkan hard copy-nya (tetap tertanggal kiriman pos per 18 Mei 2006) dan mengalami keterlambatan sampai di Ditjen Postel. Selanjutnya secara bertahap setelah beberapa waktu kemudian baru diterima oleh tim yang merekap data seluruh pendaftar. Adapun data lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan data satelit tersebut, Ditjen Postel terus melakukan evaluasi. Beberapa hal penting yang perlu diketahui adalah bahwasanya untuk pelaksanaan persyaratan bebas interferensi diusulkan agar ditentukan setelah dilaksanakan koordinasi dengan operator satelit nasional untuk menentukan satelit asing yang bebas interferensi. Sedangkan untuk pelaksanaan resiprokal diusulkan menggunakan 2 alternatif, yaitu dalam bentuk metode MoU antar administrasi telekomunikasi, seperti yang telah dilaksanakan dengan Malaysia. Atau dalam bentuk surat pernyataan dari administrasi negara lain bahwa negara tersebut membuka peluang operator satelit Indonesia untuk beroperasi di negara lain.
2. Selain itu dalam evaluasi ini akan dikaji pula legalitas keberadaan pengguna satelit terhadap aspek regulasi yang berlaku, resiprokal, standar perangkat dan jenis penyelenggaraannya. Seandainya tidak ada persoalan yang signifikan, entitas pengguna yang terkait diminta untuk mengisi formulir teknis untuk memperoleh perijinannya.

Kepala Bagian Umum dan Humas,

Gatot S. Dewa Broto

HP: 0811898504

Email: gatot_b@postel.go.id