Infrastruktur Telekomunikasi Modal Utama Industri 4.0

Dirjen SDPPI Ismail menjadi salah satu narasumber dalam acara yang diselenggarakan BPPT bekerja sama dengan Ikatan Alumni Elektro ITB pada Rabu (27/3/2019).

Jakarta (SDPPI) – Di Era Industri 4.0, pemerintah harus mengantisipasi perkembangan teknologi dengan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi.

“Infrastruktur telekomunikasi sudah menjadi hal yang mutlak saat ini dan seharusnya bukan dianggap sebagai cost atau beban, namun sebagai modal atau aset,” jelas Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Ismail, Rabu (27/3), dalam acara Ikatan Alumni Elektro (IAE) Executive Talk.

Dirjen menjelaskan Industri 4.0 mempunyai ciri terkoneksi dalam jaringan internet, tepat sasaran dalam arti produsen dapat memperoleh feedback langsung dari konsumen, sehingga barang yang diproduksi bisa sesuai dengan keinginan konsumen (personalisasi). Selain itu, Industri 4.0 menggunakan teknologi terkini, seperti Artificial Intelligence, Internet of Things, 3D Printing, Robotics, dan lain-lain.

Dalam acara yang diselenggarakan BPPT bekerja sama dengan Ikatan Alumni Elektro ITB ini, Dirjen juga menyampaikan Industri 4.0 perlu disikapi sebagai tantangan dan peluang. Tantangan dan peluang harus ditangani dengan baik oleh semua pemangku kepentingan, agar Indonesia bisa mendapatkan keuntungan dari fenomena ini.

Hal lain yang tak kalah penting adalah terkait pemilihan teknologi agar bisa benar-benar bermanfaat. Jika salah dalam pemilihan, maka teknologi akan mahal dan manfaatnya tidak sepenuhnya bisa diperoleh masyarakat.

Dikatakan, digital talent merupakan hal yang penting, apalagi Indonesia mendapatkan bonus demografi dalam beberapa tahun ke depan. Indonesia bisa mendapatkan porsi besar, terutama di sisi aplikasi dan platform. Aplikasi yang ada membutuhkan kekhususan lokal dan hal ini merupakan hal yang harus dikejar agar Indonesia bisa menjadi tuan rumah sendiri. “Saat ini sudah bukan masanya network, namun ke arah aplikasi. Pangsa pasar aplikasi ke depannya akan sangat besar jika dibandingkan dengan network,” papar Ismail.

Berkaitan dengan regulasi, pemerintah berusaha menjadi regulator yang tidak menghambat. Teknologi yang hadir tidak bisa dibendung, karena manfaatnya nyata untuk masyarakat. Pemerintah juga berusaha menjadi fasilitator atau bahkan akselerator jika memungkinkan. Pemerintah perlu melindungi inovasi yang hadir, karena kebanyakan regulasi eksisting tidak memungkinkan memayungi hadirnya teknologi dan inovasi yang berguna untuk masyarakat.

Terakhir, Dirjen mengajak seluruh peserta diskusi bersama-sama mempersiapkan Industri 4.0 dilakukan serentak, pararel, dan koordinatif, terutama dalam hal infrastruktur (telekomunikasi dan energi) dan digital talent. Ia juga mengajak Alumni Elektro ITB yang menangani ketenagalistrikan bisa membuat perencanaan bersama-sama. ”Perencanaan bersama ini bertujuan agar ketika operator membangun BTS di banyak titik di daerah-daerah terpencil, sudah tersedia sumber listriknya,” kata Ismail.

Dalam diskusi yang dihadiri sekitar 150 peserta ini, Anang Latif, selaku Dirut BAKTI, hadir memberikan sambutan. Turut berpartisipasi pula menjadi pembicara Kepala BPPT Hammam Riza, Asisten Deputi Telematika dan Utilitas Kemenko Perekonomian Eddy Satrya, Ketua Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia Eddie Widiono, dan NLP Expert Ismail Fahmi.

(Kamal D. Jatmoko, Dit.Standardisasi PPI)

Banner `Contact Center`
Banner `Layanan Ditjen SDPPI`
Banner `IFaS Fest 2019`
Banner `eKinerja`
Banner `Sistem Informasi Data Statistik`
Banner `SDPPI Maps`
Banner `Infografis`