Jelang WSIS 2005 di Tunisia
Kepedulian Bersama Terhadap Penyalahgunaan Internet


(Sebagai bagian dari persiapan menjelang WSIS 2005, pada tanggal 19 s/d. 30 September 2005 telah berlangsung Prepcom-3 WSIS di Geneva. Berikut ini sebagian catatan yang dilaporkan oleh Noor Iza dari Direktorat Telekomunikasi Ditjen Postel sebagai salah seorang anggota Delri).

1. Dalam sidang Sub-Committee A, Delegasi Indonesia menyampaikan aspek-aspek yang menjadi perhatiannya. Delegasi Indonesia menyadari bahwa laporan WGIG (Working Group on Internet Governance) telah secara komprehensif memperhatikan berbagai aspek dan memunculkan rekomendasi kepada Precom-3. Namun terdapat dua penekanan bagi delegasi Indonesia, yaitu aspek Interconnection costs yang sangat mempengaruhi industri internet, aksesibilitas dan affordabilitas di Indonesia, dan aspek pornografi (ethical dimension) yang tidak tersinggung di dalam report WGIG sehingga diperlukan penekanannya dalam Chapter Three .

2. Terhadap Chair’s paper, delegasi Indonesia menyampaikan agar dalam pembahasan berikutnya memasukkanpositif use of Internet sebagaimana telah diamanatkan oleh Declaration of Principle dan Plan of Actions.

3. Setelah berkonsultasi dengan beberapa negara ASEAN dan Pakistan (wakil Asia) serta dengan like-minded group (negara-negara berkembang), Delri telah mengusulkan untuk memasukkan satu paragraf baru pada rancangan dokumen Internet Governance, pada Part 3 (Public Policy Issues Relevant to the Internet Governance), untuk menjadi bahan pembahasan Sub-Committee A berikutnya, yaitu:

We reiterate our commitments on the positive and decent uses of the ICTs and to take appropriate actions and preventive measures, as determined by law, against abusive uses of ICTs as mentioned under the Ethical Dimensions of the Information Society of the Geneva Declaration of Principles and Plan of Actions.

4. Menyangkut international Internet interconnection costs, Delri tidak memasukkan usulan baru mengingat pada draft Chapter 3 yang disiapkan sebelumnya oleh Ketua Sub-Committee A (Chair’s Paper) telah menampung masalah ini dan mendapat dukungan banyak negara. Juga dalam draft yang dipersiapkan kelompok Asia memuat masalah ini secara proporsional sehingga menampung apa yang diaspirasikan oleh Indonesia. Dalam hal ini Delri akan mendukung kelompok Asia.

5. Terkait dengan interconnection costs, persoalan merupakan aspek public policy yang telah menajdi bagian dalam Report of WGIG, bahwa Interconnection costs yang terjadi merupakan distribusi costs yang tidak normal (uneven). ISP-ISP yang berada di negara-negara yang jauh dari pusat backbone internet, khususnya negara berkembang, harus membayar penuh cost international circuit, sehingga diperlukan adanya mekanisme global internet governance yang tepat dan efektif untuk menyelesaikan isu interconnection cost ini.

6. Indonesia sebagai negara dengan territory yang luas dan mengalami peningkatan kebutuhan trafik bandwidth internet internasional memiliki kepentingan agar interconnection costs diturunkan sehingga menjadi affordable dan accessible untuk seluruh masyarakat. Beberapa negara yang sangat perhatian terhadap aspek interconnection costs ini dan telah menyampaikannya dalam intervensi adalah antara lain Honduras, Rusia Federation, India dan South Korea.

7. Dalam hal pornografi, Delegasi Indonesia memandang bahwa pornografi di dalam dunia internet telah mengalami peningkatan. Karena Pemerintah RI sangat perhatian terhadap pornografi, maka delegasi menilai bahwa kemajuan internet adalah untuk peningkatan kemajuan dan kesejahteraan manusia sehingga internet seharusnya tidak memberi ruang bagi pornografi. Mengingat pornografi telah masuk dalam dunia internet maka permasalahannya telah menjadi permasalahan global dan menyangkut aspek publik sehingga diperlukan penangananya melalui mekanisme internet governance.

8. Sebagaimana SPAM yang menjadi kerisauan dalam dunia internet sehingga perlu ditanggulangi (to combat SPAM), maka demikian pula pornografi merupakan penggunaan internet yang bersifat negatif sehingga harus ditanggulangi pula. Delegasi Indonesia menemukenali bahwa dalam report of WGIG tidak mencantumkan aspek pornography meskipun SPAM dan cybercrime telah dimasukkan sehingga delegasi Indonesia menyampaikan perlunya aspek pornography menjadi pertimbangan bagi prepcom-3 untuk menjadi bagian dalam internet governance.

9. Namun perlu dilakukan penajaman istilah atau linguistik dari pornografi yaitu sebagai ethic atau unethic dimension sebagai istilah yang sering digunakan dalam kaitan dengan aspek norma atau susila juga untuk menemukan kesamaan bahasa dengan negara-negara lain. Oleh karenanya, delegasi Indonesia melakukan serangkaian pendekatan :

· melalui Group Asia di maka Indonesia masuk di dalamnya yang diketuai oleh Pakistan

· melalui Like-Minded Group (LMG) yang terdiri-dari negara-negara yang memiliki kesamaan pemikiran. LMG tersebut berisi negara-negara berkembang termasuk di dalamnya Brasil, Arab-Saudi, dan lain-lain negara-negara dari Afrika Utara dan Asia.

(Sumber: Direktorat Telekomunikasi)

Banner `Layanan Ditjen SDPPI`
Banner `SDPPI Digital Assitant`
Banner `SDPPI Maps`
Banner `IFaS Fest 2023`