Indramayu (SDPPI) – Meski tak mudah memberikan pemahaman tentang pentingnya tertib frekuensi dan perangkat, demi keamanan dan keselamatan nelayan dalam mencari nafkah, pemerintah terus mendekatkan diri.
“Program Maritime on the Spot (MOTS) ini upaya kita mendekatkan diri ke masyarakat, untuk mengetahui kesulitan nelayan, sehingga sedikit demi sedikit masalah dapat diatasi bersama,” kata Kepala Subdirektorat Monitoring dan Penertiban Perangkat Pos dan Informatika Irawati Tjipto Priyanti, saat membuka Sosialisasi MOTS di Pantai Karang Sorong, Indramayu, Rabu (25/9/2019).
Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung (Balmon Bandung) mengangkat tema Frekuensi Radio Benar, Komunikasi Lancar, Aman Berlayar dalam Soialisasi MOTS tersebut.
“Visi kita sama, yaitu yang pening nelayan bisa sejahtera. Apalagi kemaritiman ini menjadi ujung tombak, bisnis yang menjanjikan. Kami berusaha membantu agar komunikasi di laut lancar, tapi ada kaidah-kaidah yang harus dipenuhi,” papar Irawati.
Sebelumnya, dalam laporan kegiatan, Kepala Balmon Bandung Zainuddin Kalla menjelaskan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari sejumlah kesepahaman antara Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sejak 2 September 2019, secara nasional, kedua lembaga meluncurkan sejumlah loket pelayanan perizinan bagi nelayan, termasuk yang ada di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Indramayu. Loket dibuka hingga 2 November 2019.
Dikatakan, melalui rutinitas Balmon Bandung sebagai pengawas penggunaan frekuensi di Jawa Barat, pemanfaat frekuensi di laut sangat banyak. Penggunaan perangkat yang tidak sesuai peruntukan berdampak gangguan di penerbagan atau instansi tertentu.
“Ini barangkali teman-teman nelayan tidak menyadari. Semua berawal dari penggunaan spketrum frekuensi yang tidak teratur. Boleh jadi juga banyak perangkat yang tanpa izin. Oleh karena itu, kehadiran kami untuk lebih mendekatkan diri. Mudahan dengan loket selama dua bulan ini, ada peningkatan keteraturan dalam penggunaan sprektrum frekuensi,” papar Zainuddin.
Selain itu, di loket perizinan, para nelayan mendapatkan pendampingan pengurusan, baik yang ingin mendapatkan izin khusus maritim maupun izin amatir Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI).
“Perangkat marine sudah jelas frekuensinya untuk keselamatan pelayaran. Dalam sebulan ke depan kami menargetkan 125 izin bisa diterbitkan. Perizinan untuk marine ini tidak susah dan gratis. Kalau ada yang punya perangkat selain marine, secara bertahap bisa diganti, demi keselamatan di laut,” jelas Kepala Balmon Bandung.
Sejumlah pejabat setempat turut hadir dalam kegiatan ini. Antara lain, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Indramayu Abdul Roshid Hakim dan Sekretaris Diskominfo Indramayu Wawan Idris.
Sedangkan dalam sesi dialog dengan masyarakat nelayan, dihadirkan narasumber Kepala Subdirektorat Penataan Alokasi Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat Endarto, Kepala Seksi Standar Perangkat Pos dan Telekomunikasi Non Radio Siti Haroyah, dan pejabat dari Distrik Navigasi Tanjung Priok, Supartana.
Sumber/Foto : Mukshinun/Rastana
