Depok (SDPPI) - Setelah pekan lalu Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) meninjau pembangunan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) di Tapos, Depok, Jawa Barat, giliran Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate melihat langsung proses pengerjaan laboratorium terlengkap milik pemerintah tersebut, Jumat (16/12/2022).
Menkominfo memeriksa sejumlah bangunan dan ruangan yang proses pengerjaannya telah mencapai 96 persen. Proyek senilai Rp135 miliar, yang dikerjakan BUMN konstruksi PT Pembangunan Perumahan (Persero) itu, diharapkan bisa mulai beroperasi pada kuartal pertama 2023. "Hari ini saya secara khusus datang untuk memeriksa pembangunan BBPPT. Fungsi ini sudah bisa 100 persen operasional pada kuartal pertama tahun depan," ujar Johnny.
Dalam kunjungannya, Menkominfo didampingi Dirjen SDPPI Ismail, Plt Kepala BBPPT Dwi Handoko, Plt Sesditjen SDPPI Sabirin Mochtar, serta pejabat dan staf terkait.
BBPPT dibangun di atas 2,2 hektar lahan dengan luas bangunan 11.953 meter persegi. Kompleks terdiri dari sejumlah bangunan, meliputi kantor, laboratorium, mess dan areal serbaguna, gudang, tempat ibadah, pos jaga, utilitas, serta selasar. Fasilitas ini salah satu yang tercanggih di Asia, terdiri dari enam laboratorium. Pertama, Laboratorium Electromagnetic Compatibility (EMC) yang digunakan untuk memastikan keamanan medan elektromagnetik antar perangkat.
Kedua, Laboratorium Spesific Absorption Rate (SAR) yang digunakan untuk menguji tingkat radiasi perangkat terhadap kesehatan tubuh manusia. "Jadi perangkat-perangkat yang dipakai, termasuk handphone, headset itu harus diuji kelayakannya untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen," jelas Johnny.
Ketiga, Laboratorium Electrical Safety untuk memastikan keamanan kelistrikan perangkat agar tidak melebihi spesifikasi yang seharusnya. Keempat, Laboratorium Laser dan Optik untuk memastikan tingkat radiasi laser terhadap keamanan mata manusia. Kelima, Laboratorium Kalibrasi untuk menjamin ketertelusuran metrologi alat ukur serta mendukung pemeliharaan perangkat monitoring. Terakhir, Laboratorium Radio untuk menghindari interferensi antarpengguna perangkat dan memastikan kualitas perangkat sesuai dengan regulasi teknis yang ditetapkan.
Semua laboratorium akan dilengkapi dengan peralatan canggih. Pada tahapan awal, akan diisi terlebih dulu dengan peralatan-peralatan yang sudah ada di laboratorium Bekasi, Jawa Barat. “Peralatan existing yang dimiliki di Bekasi akan kita pindahkan ke sini, lalu dilengkapi dengan peralatan modern baru yang kita harapkan dalam tiga bulan semuanya sudah bisa dipasang di sini," kata dia.
Selain laboratorium, juga akan ada fasilitas chamber yang masih dalam proses pengerjaan dan akan rampung dalam 11 bulan ke depan. Fasilitas tersebut nantinya akan digunakan sebagai tempat pengujian peralatan.
"Kelengkapan-kelengkapan ini dalam rangka untuk memastikan tingkat layanan pengujian yang tinggi, sehingga kita tidak perlu lagi mengirim perangkat-perangkat ke luar negeri, tetapi justru ini bisa digunakan sebagai tempat pengujian perangkat-perangkat dari negara-negara tetangga kita, ASEAN misalnya," ucap Johnny.
Lebih lanjut, Johnny mengatakan dibangunnya BBPPT setidaknya memiliki tiga tujuan, pertama untuk melakukan perlindungan atau menjaga kesehatan manusia dari penggunaan perangkat yang berpotensi mengganggu.
Kedua, BBPPT sebagai pintu dalam rangka membantu industri dalam negeri untuk dapat masuk ke dalam pasar internasional. Terakhir, BBPPT sebagai spectrum management untuk menghindari interferensi antarpengguna perangkat dan meningkatkan user experience.
Hadirnya fasilitas tersebut akan berdampak luas terhadap industri, baik telekomunikasi, penyiaran, maupun kapal laut dan pesawat terbang.
Johnny berharap BBPPT tidak hanya berfungsi sebagai balai pengujian, tetapi juga menjadi pusat untuk memperoleh pendapatan, karena nantinya akan ada pengenaan tarif atau bayaran untuk layanan kepada industri. “Nanti akan ada tarif dan charge untuk layanan kepada industri, seperti misalnya telepon-telepon yang kita gunakan ini harus lulus pengujian di semua aspek dan itu tidak gratis, industri yang membayar, sehingga pada saat nanti masyarakat menggunakannya sudah betul-betul memenuhi standar kelayakan," kata Johnny.
Sumber/ Foto; Fandi R/ Alifa/ Intan P (Setditjen)
