Lampung (SDPPI) – Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) bersama Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung melakukan Launching Uji Coba Frekuensi Radio HF untuk Komunikasi Nelayan dan Penyerahan Izin Komunikasi Radio Nelayan (IKRAN).

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan dapat memberikan solusi yang ramah bagi nelayan dalam berkomunikasi secara legal dan aman. “Akan tetapi memang tidak bisa kita berikan frekuensinya terus langsung bisa dipakai, ada beberapa aturan yang harus diikuti bersama, yaitu yang disebut Izin Komunikasi Radio Nelayan dan tata kelolanya Sertifikasi Komunikasi Jarak Jangkau Jauh,” jelas Direktur Operasi Sumber Daya Dwi Handoko, Kamis (14/07/2022).

Hadir mewakili Dirjen SDPPI, Dwi Handoko menyampaikan pemerintah banyak menerima aduan lantaran penggunaan frekuensi radio yang tidak sesuai peruntukan menyebabkan gangguan terhadap komunikasi antara petugas Air Traffic Control (ATC) dan pilot penerbangan Internasional.

Selama ini, guna menjawab banyaknya aduan tersebut, dilakukan upaya seperti sosialisasi dan bimbingan teknis tata cara komunikasi radio keselamatan yang benar kepada para nelayan di pelabuhan-pelabuhan. “Kita sudah melakukan berbagai upaya, tetapi masih berupa kegiatan sosialisasi agar tidak menggunakan frekuensi yang bukan peruntukannya,” jelasnya.

Meski demikian, dalam sekian lama, memang belum ada frekuensi khusus untuk nelayan. “Jadi sekarang kami coba untuk memfasilitasi dengan memberikan frekuensi khusus nelayan agar bisa berkomunikasi,” ujar Dwi Handoko.

Turut hadir dalam kegiatan di sebuah hotel di Lampung itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung Ganjar Jationo, dan sejumlah mitra komunikasi.

(Sumber/foto : Lusy/Kharisma, Direktorat Operasi Sumber Daya)