Solo (SDPPI) – Semua aparat di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Monitor seluruh Indonesia harus seimbang dalam menjalankan tugas, antara sosialiasi dan penegakan hukum yang dilakukan.
“Jangan pernah melakukan penegakan hukum, namun sosialisasi kepada masyarakat belum berjalan dengan baik,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Sesditjen SDPPI) R Susanto, saat membuka Rapat Monitoring dan Evaluasi Isian Capaian Realisasi Anggaran dan Fisik secara Online pada Aplikasi Smart DJA dan E-monev Bappenas, serta Pemantauan Capaian Perjanjian Kinerja UPT di Lingkungan Ditjen SDPPI, Kamis (11/42019).
Menurut Sesditjen, tugas UPT untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan frekuensi radio sebagai sarana komunikasi. Asas pemerintahan yang baik harus melihat bahwa kemampuan masyarakat dalam memahami hukum itu tidak sama. Sosialiasi menjadi penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang aturan dalam pemanfaatan frekuensi dan penggunan perangkat.
“Semua harus terukur, harus ada tahapan-tahapan. Mekanisme ini harus ditumbuhkan dalam peran fungsional pengendali. Kita dalam menegakkan hukum jangan menjadi back fire, memukul kita sendiri, akibat ketidaksiapan kita sendiri. Jangan sampai kita yang digugat balik. Barang bukti harus cukup dan valid, sesuai hukum acara yang benar,” papar Susanto.
Sesditjen juga mengingatkan tentang penilaian terhadap kinerja seluruh aparat, termasuk UPT-UPT yang ada. Dalam berkinerja, ujarnya merupakan persaingan yang transparan dan terbuka, sehingga semua mendapat kesempatan untuk berkarier. “Ukurannya jelas dalam mutasi. Jangan bertanya kenapa, kita punya penjelasan itu,” tegasnya.
Ia juga menginformasikan semua pejabat yang masa kerjanya di atas lima tahun, wajib dievaluasi untuk dilakukan rotasi. Semua bertujuan mendapatkan man behind the gun, membangun organisasi yang profesional, dan transparansi, sehingga menjadikan satuan kerja sebagai rumah yang terbaik bagi masing-masing aparat.
Terkait capaian program dan penganggaran, Sesditjen mengatakan semua aktivitas harus betul-betul dilaksanakan sebagai gambaran dari kinerja yang dilakukan. Tidak mungkin ada anggaran kalau tidak ada aktivitas program. Aktivitas program mencerminkan seberapa efektif dan efisiennya program organisasi berjalan, baik itu berkaitan dengan layanan masyarakat maupun capaian-capaian lainnya.
Rapat monitoring dan evaluasi di Solo ini juga dihadiri Direktur Operasi Dwi Handoko dan Plt Direktur Pengendalian Nurhaedah.
(Sant/Rst, Setditjen SDPPI)
