RANCANGAN PERATURAN DIRJEN SDPPI TENTANG PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI RADIO LAND MOBILE DAN RADIO AMATIR

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya terkait peran serta masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, dipandang perlu dilakukan konsultasi publik atas Rancangan Peraturan Direktur Jenderal tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Radio Land Mobile dan Radio Amatir

 

 Rancangan Peraturan Direktur Jenderal tersebut merupakan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Radio Land Mobile dan Radio Amatir terdiri atas:

1. Land Mobile; dan
2. Radio Amatir.

 

Hal-hal yang diatur dalam Rancangan Peraturan Direktur Jenderal tersebut antara lain:

1. Persyaratan Umum, terdiri dari;

1. Catu Daya;
2. Persyaratan Radiasi Non-Pengion;
3. Persyaratan Electrical Safety: dan
4. Persyaratan EMC.

2. Persyaratan Konformitas, terdiri dari:

1. Untuk Radio Konvesional, berupa suara (voice dan data)  wajib memenuhi persyaratan:

1. Frekuensi kerja;
2. Spasi Kanal;
3. Stanilitas frekuensi;
4. Batas Spurious Emissions (ITU-R SM.329-12)
5. Daya pancar (Condacted);
6. Harmonic Emisi;
7. Persyaratan tambahan terminal (voluntry); dan
8. Keamanan.

2. Untuk Radio Trunking yang terdiri dari:

1. Radio Trungking Analog,  wajib memenuhi persyaratan:

1. Frekuensi Kerja;
2. Spasi kanal;
3. Stabilitas frekuensi;
4. Batas Spurious Emissions (Recommendation ITU-R SM.329-12)
5. Daya pancar (conducted)
6. Harmonic Emisi;
7. Persyaratan Tambahan Terminal (voluntry); dan
8. Keamanan.

2. Radio Trunking Digital

1. Frekuensi Kerja;
2. Spasi kanal;
3. Stabilitas frekuensi;
4. Daya pancar (conducted)

3. Radio Amatir

1. Frekuensi Kerja;
2. Daya Pancar (conducted);
3. Modulasi;
4. Toleransi Frekuensi Radio;

 

Sedangkan hal lain yang diatur dalam Rancangan Peraturan Direktur Jenderal tersebut antara lain sebagai berikut:

1. 1. Alat dan/atau perangkat telekomunikasi radio konvensional yang hanya bekerja pada pita frekuensi radio 438-470 MHz dipergunakan untuk keperluan khusus institusi pemerintah tertentu.
   2. Untuk keperluan sertifikasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi radio konvensional yang bekerja pada pita frekuensi radio 438-470 MHz harus melampirkan surat rekomendasi dari instansi pemerintah tertentu.
   3. Laporan Hasil Uji (LHU) atau test report alat dan/atau perangkat telekomunikasi radio land mobile atau radio amatir yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Direktur Jenderal tersebut berlaku, tetap dapat digunakan untuk proses sertifikasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal tersebut.

 

Rancangan Peraturan Direktur Jenderal tersebut mencabut 6 (empat) Keputusan Direktur Jenderal dan 2 (dua) Peraturan Direktur Jenderal yaitu:

1. Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 003/DIRJEN/1996 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Terminal Trunking Analog;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 80/DIRJEN/1999 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Amatir Radio;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 84/DIRJEN/1999 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Radio Komunikasi SSB-HF/VHF/UHF;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 233/DIRJEN/2001 tentang Persyaratan Teknis Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP);
5. Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 270/DIRJEN/2001 tentang Persyaratan Teknis Base Station Radio Trunking;

 

6. Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 168/DIRJEN/2002 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Radio Trunking Digital;
7. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 209/DIRJEN/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Radio Modem; dan
8. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 171/DIRJEN/2009 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Radio Komunikasi HF, VHF dan UHF.

 

Masukan dan tanggapan dapat disampaikan melalui email fauz001@kominfo.go.id, cahy001@kominfo.go.id dan siti_n@postel.go.id dari tanggal 10 Maret 2020 s/d 23 Maret 2020.

---

Sisipan:

• Unduh Berkas
• Unduh Berkas