Peringatan Khusus Bagi Percepatan Pengajuan Perizinaan Satelit Asing Menjelang Batas Waktu Berakhirnya Masa Penyesuaian Tanggal 5 Juni 2007

Siaran Pers No. 61/DJPT.1/KOMINFO/5/2007

Melalui Siaran Pers ini, Ditjen Postel memperingatkan agar setiap pengguna satelit asing maupun penyelenggara satelit nasionaluntuk menyesuaikan perizinan penggunaan frekuensi satelit sesuai Peraturan Menteri Kominfo No. 37/P/M.KOMINFO/12/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kominfo No.13/P/M.KOMINFO/8/2005 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang Menggunakan Satelit. Seperti diketahui, peraturan tersebut di antaranya menyebutkan, bahwa dengan berlakunya peraturan ini penyelenggara telekomunikasi yang telah menggunakan satelit dapat melakukan kegiatannya dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam waktu 6 bulan sejak berlakunya peraturan ini wajib menyesuaikan dengan peraturan ini. Oleh karena peraturan tersebut mulai diberlakukan pada tanggal 6 Desember 2006, maka tenggang waktu penyesuaiannya adalah sampai dengan tanggal 5 Juni 2007. Setelah tanggal 6 Juni 2007, diharapkan seluruh pengguna satelit asing maupun penyelenggara satelit nasional telah menyesuaikan perizinannya. Sebab seandainya kewajiban penyesuaian ini tidak terpenuhi meski kurang sedikitpun persyaratannya, Ditjen Postel dengan Unit Pelaksana Teknis Monitoring Frekuensi Radio akan melaksanakan penegakan hukum secara konsisten sesuai UU 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Pelanggaran terhadap penggunaan frekuensi radio tanpa dilengkapi dengan izin stasiun radio (ISR) secara sah akan dikenakan sanksi sesuai pasal 33 dan 53 UU 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Peringatan ini tidak hanya baru sekarang saja diinformasikan oleh Ditjen Postel, karena sudah cukup sering diinformasikan melalui Siaran Pers Ditjen Postel.

Sampai tanggal 2 Mei 2007, Ditjen Postel telah menerima 34 permohonan ISR untuk penggunaan frekuensi satelit. Pemohon yang telah menyampaikan dokumen permohonan termasuk data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

Dari dokumen dan data yang telah disampaikan tersebut sedang diteliti dan dievaluasi kelengkapannya oleh Ditjen Postel sesuai dengan persyaratan. Dokumen-dokumen tersebut akan diproses lebih lanjut untuk mendapatkan izin hak labuh, sertifikat perangkat dan ISR stasiun angkasa/bumi. Meskipun sudah cukup banyak yang menyampaikan dokumen penyesuaiannya, namun demikian dari hasil pendataan penggunaan satelit tersebut ternyata telah teridentifikasi masih adanya 12 perusahaan yang belum mengajukan permohonan ISR atas penggunaan frekuensi satelit. Ditjen Postel memperingatkan agar para pengguna satelit asing yang belum mengajukan permohonan ISR, untuk segera mengajukan permohonan ISR ke Ditjen Postel. Agar permohonan ISR tersebut dapat diselesaikan sebelum batas waktu peralihan berakhir yaitu tanggal 6 Juni 2007, Ditjen Postel memberi perpanjangan batas waktu pengajuan permohonan dari tanggal 26 April 2007 menjadi tanggal 10 Mei 2007. Adapun mereka yang belum menyampaikan permohonannya itu adalah sebagai berikut:

Terkait dengan status dan keberadaan perusahaan yang menggunakan satelit nasional tidak perlu mengajukan ISR, karena pengajuan permohonannya cukup dilakukan oleh penuyelenggara satelit nasional.

Sesuai dengan ketentuan, terdapat pula daftar perusahaan yang tidak dapat mengajukan permohonan ISR karena tidak berhak mendapatkan hak labuh. Hal ini karena permohonan ISR untuk penggunaan frekuensi satelit hanya dapat diajukan oleh penyelenggara telekomunikasi kecuali penyelenggara ISP, warnet, dan penyelenggara telekomunikasi khusus untuk badan hukum . Para pengguna satelit asing yang ingin tetap menggunakan satelit asing diwajibkan untuk menjadi pelanggan penyelenggara telekomunikasi yang telah memiliki ISR untuk penggunaan frekuensi satelit. Mereka itu adalah sebagai berikut:

Dari daftar yang ada di Ditjen Postel terdapat pula sejumlah lembaga penyiaran yang menggunakan satelit yang telah mendaftar penggunaan satelitnya namun tidak perlu mengajukan ISR Stasiun Bumi. Mereka itu adalah:

Hanya saja secara umum terkait dengan lembaga penyiaran ini ada catatan tersendiri, bahwa dalam hal penerimaan siaran langsung melalui satelit asing dan dipancar ulang oleh lembaga penyiaran televisi yang tidak berbayar, tidak diperlukan ISR (misalnya penerimaan siaran langsung untuk event olah raga dan kenegaraan). Di samping itu, dalam hal penggunaan satelit nasional untuk keperluan relay, pengurusan ISR dilakukan oleh penyelenggara satelit nasional (Telkom, Indosat, PSN).

Kepala Bagian Umum dan Humas,

Gatot S. Dewa Broto

HP: 0811898504

Email: gatot_b@postel.go.id

Tel/Fax: 021.386076