Yogyakarta (SDPPI - Keberpihakan pada Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang, jasa serta gabungan barang dan jasa.
“TKDN ini diperlukan awareness. TKDN juga tidak gampang , bahkan cenderung sulit, butuh expertise untuk menghitungnya. Namun, hal tersebut perlu dilakukan, agar kita tidak tergantung pada negara lain, ujar Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Pelaporan Aryo Pamoragung, Jumat (11/11/2022).
Berbicara mewakili Plt Setditjen SDPPI Kemkominfo, Aryo menjelaskan dua kegiatan yang dilaksanakan di Yogyakarta selama dua hari ini. Pertama, Bimbingan Teknis Perhitungan TKDN Pengadaan Barang/Jasa dan kedua Penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) TA 2023. Kegiatan ini sebagai amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimanana tujuan pengadaan adalah peningkatan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa dengan cara melakukan penyusunan dan penginputan RUP.
RUP berisi kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari APBN/APBD dari rencana Anggaran yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah. RUP ini nantinya akan mempengaruhi kapan proses Pengadaan Barang/Jasa bisa dimulai. Dengan demikian, Ditjen SDPPI nantinya berkewajiban untuk mengumumkan di aplikasi SiRUP secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
