Bandung (SDPPI) – Meski proses pengambilan keputusan di era digital ini dilakukan serba cepat, budaya sadar risiko melalui pemahaman dan pengelolaan risiko tetap merupakan suatu keharusan bagi organisasi.
Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Ismail meminta semua pimpinan dan satuan kerja (satker) ikut terlibat aktif dalam proses manajemen risiko. “Rem dalam sebuah mobil diciptakan bukan untuk berhenti, tapi itu diciptakan supaya kita berani ngebut. Tools manajemen risiko didesain untuk mendorong kita bisa berlari kencang, karena perencanaannya sudah bisa diantisipasi dengan baik,” kata Ismail, Selasa (28/6/2022).
Dalam sambutan yang disampaikannya melalui media daring, ia menekankan pentingnya keterlibatan seluruh satker pada acara Sosialisasi Manajemen Risiko yang berlangsung di Hotel Four Points, Bandung. “Kegiatan ini dapat menjadi momentum bersama dan menjadi komitmen seluruh Ditjen SDPPI untuk menerapkan manajemen risiko dengan baik,” pintanya.
Selain itu, Dirjen SDPPI mengapresiasi satker yang telah melakukan tahapan-tahapan manajemen risiko, mengingat hal itu menjadi salah satu komponen penilaian Reformasi Birokrasi.
Saat ini, Ditjen SDPPI telah membentuk Unit Pemilik Risiko (UPR), membuat Piagam Risiko, serta melakukan evaluasi manajemen risiko triwulan I di UPR. Terdapat beberapa hal yang belum dilakukan, yaitu evaluasi manajemen risiko triwulan II serta sertifikasi keahlian anggota UPR.
Saat membuka acara, Plt Sesditjen SDPPI Sabirin Mochtar mengingatkan manajemen risiko bukan hanya sekadar pelengkap administratif. “Harapan saya dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, kinerja SDPPI semakin meningkat,” katanya, juga lewat media daring.
