Mataram (SDPPI) - Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Kominfo Ismail mengingatkan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen SDPPI untuk menyusun program sesuai dengan kondisi di daerah wilayah kerja masing-masing.
Oleh karena itu, Kepala UPT atau Balai Monitoring harus menyusun profiling daerah wilayah kerjanya masing-masing berdasarkan analisa, untuk kemudian menyusun program yang sesuai dengan kondisi daerah, kata Dirjen dalam arahannya pada Evaluasi dan Monitoring Capaian Kinerja dan Anggaran Dijen SDPPI Triwulan I 2018 di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat.
“UPT harus kuat dalam profiling untuk mengetahui kondisi daerah. Dalam menjalankan fungsi men-support perizinan dan monitoring harus match dengan kondisi daerah masing-masing, sehingga programnya juga berbeda-beda,” jelas Ismail.
Di Ambon, Surabaya, Maluku, Palembang, dan Merauke pasti kondisinya tidak sama, pasti ada perbedaan, persoalannya juga tidak sama.
Ismail meminta semua UPT menerapkan manajemen modern yang praktis dan berorientasi pada hasil, bukan hanya proses. Jadi perlu dibuat planning, organizing, actuating, dan controlling yang jelas.
“Mari kita fokus, program jangan banyak-banyak. Ini sudah selalu saya ingatkan. Mari kita terus berbenah. Evaluasi penting, tapi forward looking jauh lebih penting. Kedepan apa yang akan kita lakukan,” kata Ismail.
Dengan mengatahui kondisi daerahnya dengan baik, maka Balmon atau UPT bisa mengentahui masalah potensial (potential problem) di wilayah kerjanya sehingga itu bisa segera diatasi dengan baik sebelum menjadi permasalahan yang besar.
Setiap UPT, kata Dirjen, mestinya punya program unggulan yang jelas berdasarkan hasil analisis bukan kira-kira, berdasarkan kondisi masing-masing. Petakan dengan baik, dan bergerak makin smart (cerdas).
“Mari kita planning dulu, bagaimana rule of the games-nya, dengan cara kita, tapi dengan cara yang smart. Belanja modal yang berkontribusi langsung terhadap PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) harus didorong,” katanya.
Namun demikian, Ismail mengakui sudah banyak prestasi yang diraih Ditjen SDPPI dalam beberapa tahun terakhir, dan ia pun mengapresiasinya, termasuk terealisasinya program pengembangan sumber daya manusia berupa training pejabat fungsional pengendali frekuensi dan tenaga sertifikasi perangkat telekomunikasi di PPSDM Ditjen SDPPI di Codokom, Cisarua, Bogor, Jawa Barat.
Menurut Ismail, pelatihan-pelatihan seperti itu harus terus digulirkan, pegawai harus terus dilatih, dan Ditjen SDPPI harus punya SDM yang mumpuni yang ditunjang dengan keahlian dan sertifikasi pada bidangnya.
Sementara Sekretaris Ditjen SDPPI Sadjan dalam sambutan pembukaannya menyampaikan bahwa berdasarkan monev, penyerapan anggaran Ditjen SDPPI hingga April pada kisaran 20,19 persen, artinya 0,15 persen di bawah target.
“Ini membuat kita harus lebih concern pada kegiatan kita semua, pada semua lini. Baik di pusat maupun daerah,” kata Sadjan.
Oleh karena itu, Sadjan meminta untuk pengadaan-pengadaan, baik melalui lelang, maupun pengadaan langsung, jika sudah bisa dilaksanakan harus segera dilaksanakan, dan ia mengharapkan pada pertengahan tahun nanti sudah ada perubahan signifikan.
Sadjan mengungkapkan bahwa pada 2018 ini Ditjen SDPPI mendapatkan anggaran sekitar Rp855 miliar atau naik dibanding 2017 yang hanya Rp750-an miliar. Ia mengharapkan penyerapan anggaran pada tahun ini akan lebih baik lagi dibanding 2017 yang mencapai 90,97 persen.
Direktur Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI Dwi Handoko yang menyampaikan evaluasi mengenai UPT, dalam paparannya mengapresiasi beberapa Balmon yang telah menyampaikan laporan rutinnya dengan baik, seperti Balmon Bandung, Kupang, Samarinda, Tengarang, Ambon, Bengkulu, Gorontalo, Manokwari, Pangkal Pinang, Palangka Raya, dan Ternate.
Mengenai kegiatan yang sedang dan sudah dikerjakan Direkotrat Operasi Sumber Daya sekarang ini, kata Dwi Handoko, antara lain pelayanan publik atau perizinan 1 hari selesai, manual switch off, dan peningkatan kualitas data SIMS.
Sesi monitoring dan evaluasi triwulan pertama 2018 selanjutnya dipimpin oleh Plt Direktur Pengendalian SDPPI Nurhaedah, dengan pembahasan mencakup capaian E-Monev Kemenkeu (SMART DJA), capaian Perjanjian Kinerja (PK) UPT, dan pengisian capaian Monev Bappenas (EMON3).
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Ditjen SDPPI Triwulan I 2018 yang dikuti seluruh UPT dari berbagai daerah di Indonesia dan beberapa pejabat kantor pusat Ditjen SDPPI ini ditutup dengan tanya jawab dan diskusi.
Sumber/Foto : cjp/iwan
