Batam (SDPPI) - Mulai tahun ini seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen SDPPI di seluruh Indonesia mendapatkan tugas baru, selain mengawasi penggunaan frekuensi radio, mereka juga diminta melakukan monitoring dan penertiban terhadap perangkat pos dan informatika.

Hal itu disampaikan oleh Kasubdit Monitoring dan Penertiban Perangkat Pos dan Informatika Ditjen SDPPI Irawati Tjipto Priyanti saat rapat brainstorming kegiatan monitoring dan penertiban alat serta perangkat telekomunikasi di Batam, Kepulauan Riau, Selasa (27/2).

“Hal ini disesuaikan dengan regulasi terkini terkait tugas dan fungsi UPT,” katanya.

Menyinggung mengenai kegiatan monitoring pada 2017, Ira mengatakan bahwa kegiatan monitoring online ternyata menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan monitoring di lapangan.

Dan, sesuai dengan Penetapan Kinerja Ditjen SDPPI, pada 2018 ini ditargetkan capaian temuan perangkat yang ditindaklanjuti mencapai 94 persen.

Mengenai rencana tahun ini, jelas Ira, diantaranya akan dilakukan monitoring di 13 lokasi di seluruh Indonesia, kemudian pengawasan dan pengendalian di UPT sebagai bagian dari penertiban pelanggaran penggunaan perangkat pos dan informatika.

Selain itu, Ditjen SDPPI juga akan mengembangkan aplikasi pendukung berikut tools untuk monitoring dan penertiban perangkat pos dan informatika, serta menyelenggarakan pelatihan/workshop terkait inspeksi Badan Standardisasi Nasional dan pendalaman proses penertiban, kata Ira mengakhiri sambutannya.

Kegiatan brainstorming yang diselenggarakan di Balai Monitoring Kelas I Batam ini dihadiri perwakilan dari seluruh satuan kerja kantor pusat dan UPT dari seluruh Indonesia.

(sumber/foto: nhit/rastana)