Bekasi (SDPPI) - Pengembangan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), sabagai balai uji perangkat telekomunikasi di bawah Ditjen SDPPI, Kemkominfo, sangat krusial guna mengantisipasi perkembangan cepat industri teknologi informasi dan komunikasi kedepan, yang diikuti lahirnya perangkat-perangkat canggih dan beragam.
Pernyataan tersebut disampaikan BBPPT dalam diskusi mengenai rencana pengembangan BBPPT sekaligus pembangunan laboratorium pengujian perangkat telekomunikasi bertaraf internasional, di kantor BBPPT di Bintara, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (5/4).
Diskusi membahas pengembangan BBPPT ini dipimpin oleh Sekjen Kemkominfo Farida Dwi Cahyarini, dan diikuti oleh Kepala BBPPT Mochamad Rus’an beserta jajarannya, serta dihadiri oleh kepala Biro Umum, perwakilan Inspektorat Jenderal dan perwakilan dari kantor pusat Ditjen SDPPI. Hadir juga sebagai narasumber, Teddy Kurnia Firman, dari Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
Dalam paparannya, Kepala BBPPT Mochamad Rus’an menyampaikan bahwa pihaknya sekarang memiliki labororatorium dengan 18 ruang lingkup pengujian, dan kedepan rencananya akan dikembangkan menjadi 25 ruang lingkup.
Mengenai keberadaan balai uji di Indonesia, Rus’an mengatakan saat ini ada sekitar enam lembaga uji baik pemerintah maupun swasta, namun ruang lingkup mereka juga terbatas sehingga masih banyak yang ditangani oleh BBPPT.
Banyak pemohon yang mengajukan pengujian di BBPPT mungkin dengan pertimbangan lebih murah dan lebih cepat karena di lembaga uji lain cenderung lebih mahal dan prosesnya lebih lama.
Melanjutkan paparan Rus’an, Staf Penguji BBPPT Rika Aryanti mengatakan, dalam kaitan pengembangan BBPPT sebagai balai uji bertaraf internasional, BBPPT berencana membangun gedung untuk laboratorium di kawasan Tapos, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, memanfaatkan lahan milik Ditjen SDPPI cq Kemkominfo seluas 22.723 m2.
Sejauh ini, BBPPT sudah melakukan kajian atas lahan tersebut, baik dari segi lingkungan, tata ruang, keamanan, serta posisinya yang strategis untuk pengembangan kedepan, hanya saja jalan utamanya yang selebar 6 meter--tonase sedang-- yang mungkin perlu diperlebar.
Pengembangan dan pembangunan laboratorium BBPPT ini penting mengingat pertumbuhan cepat peralatan telekomunikasi kedepan, juga industri telekomunikasi. BBPPT berharap laboratorium baru nanti akan menjadi ikon laboratorium telekomunikasi di Indonesia, selain menyangkut fungsi balai uji kedepan, juga aspek hukum Kemkominfo sebagai penjamin kualitas produk telekomunikasi.
Pada sisi industri, laboratorium BBPPT diharapkan akan menjadi gate (pintu utama) bagi perangkat telekomunikasi dan informatika impor maupun yang diekspor dari Indonesia, mengingat manufaktur dalam negeri yang juga terus tumbuh berkat kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang melibatkan tiga kementerian, yakni Kemkominfo, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian.
Pengembangan dan pembangunan laboratorium BBPPT ini menjadi penting dan kritikal untuk menajemen frekuensi, kemudian isu Internet of Things (IoT) yang makin konvergen.
Kemudian, penetapan Kemkominfo sebagai salah satu kementerian yang terkait dengan kebijakan tax holiday Kemenkeu, karena berkaitan dengan industri telekomunikasi dan informatika, maka akan terlibat langsung dalam memberikan kemudahan bisnis bagi investor sehingga perlu didukung kesiapan birokrasi dan fasiitas yang memadai.
Sekjen Kemkominfo Farida Dwi Cahyarini yang memimpin diskusi ini menyampaikan bahwa sebelum diajukan sebagai rencana kerja kementerian, rencana pembangunan gedung laboratorium BBPPT ini hendaknya dihitung benar, baik itu perencanaan anggarannya maupun teknis pembangunannya.
Jika memang harus melalui proyek tahun jamak (multiyear) maka harus dihitung dengan seksama, tahapan-tahapan per tahunnya dan juga anggaran tiap tahunnya.
Dengan belum adanya laboratorium pengujian alat Specific Absorption Rate (SAR) di dalam negeri, Farida berharap, laboratorium BBPPT bisa menjadi embrio lab project Indonesia untuk alat-alat SAR. “Memang kendala SDM sangat besar, mungkin bisa melalui outsourcing teknis, karena ada moratorium PNS. Nanti rekomendasinya adalah pengendali frekuensi,” katanya.
Sementara Teddy Kurnia Firman dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, yang hadir sebagai narasumber, mengatakan bahwa untuk menentukan apakah pembangunan laboratorium BBPPT ini masuk proyek multiyear atau tidak, itu ditentukan dari dampak beban finansial dari proyek itu pada APBN.
Secara karakteristik, proyek multiyear adalah proyek yang tidak bisa diselesaikan dalam satu tahun beban anggaran sehingga harus didanai dari anggaran tahun berikutnya, katanya.
Kemudian, karena ini terkait pembangunan gedung, sementara moratorium yang ditetapkan pada 2015 belum dicabut, maka ini diperlukan izin dari presiden. Tapi, dengan pertimbangan sebagai sarana penting pelayanan publik, pembangunan ini mungkin bisa diizinkan.
Setelah menyelesaikan acara diskusi, Sekjen Kemkominfo dan seluruh undangan yang hadir kemudian melakukan kunjungan kerja ke lokasi lahan yang rencananya diperuntukkan bagi pembangunan laboratorium BBPPT di kawasan Tapos, Cimanggis, Depok, Jawa Barat.
Sumber/foto : rst
