Tangerang (SDPPI) – Sebagai satuan kerja pertama yang mendapatkan Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) pada tahun 2019, Direktorat Operasi Sumber Daya bertekad mempertahankan kinerjanya, sekaligus berupaya menuju predikat lebih tinggi, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Tujuan kita bukanlah sekadar predikat di atas lembaran kertas itu, melainkan kami ingin benar-benar komit mewujudkan integritas layanan,” kata Direktur Operasi Sumber Daya Dwi Handoko, saat membuka kegiatan Public Campaign Sistem Manajemen Anti Korupsi, Survey Persepsi Anti Korupsi dan Kualitas Layanan Publik Perizinan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) dan Sertifikasi Operator Radio (SOR) Tahun 2021, Selasa (09/03/2021).
Kegiatan di Indonesia Convention Exhibition (ICE) – Banten, dan juga diikuti peserta lewat aplikasi rapat dalam jaringan (daring) guna memenuhi Protokol Kesehatan mencegah penyebaran Covid-19, bertujuan untuk meningkatkan pembangunan Zona Integritas di Direktorat Operasi Sumber Daya. Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika ini berupaya untuk mempertahankan Predikat WBK dan menuju Predikat WBBM Tahun 2021.
“Kami menyadari membutuhkan waktu dan masukan dari peserta untuk meningkatkan layanan. Kalau hanya menilai sendiri tentu baik baik saja, sehingga kami perlu masukan dari pengguna layanan, apa yang perlu kami perbaiki,” jelas Dwi Handoko.
Ia berharap upaya yang dilakukan direktoratnya ini memberi hasil yang lebih luas lagi secara nasional. “Semoga upaya kami ini, secara makro, bisa membantu meningkatkan layanan publik pemerintah, sehingga meingkatkan daya saing Indonesia di level dunia,” harapnya.
Sementara itu, Inspektur I Syaharuddin menyampaikan pemerintah sangat intensif menggalakkan reformasi birokrasi di semua instansi. Semua instansi harus bisa berkinerja tinggi dalam memberi layanan kepada masyarakat secara prima dan berkualitas. “Kami dari Inspektorat Jenderal akan terus melakukan pendampingan agar satker ini terus mempertahankan prestasinya,” katanya.
Ia meminta Predikat WBK bukan simbolis belaka. “Tapi tentunya tercermin pula dari praktik layanan yang dinilai melalui partisipasi para pengguna layanan,” ujar Syaharuddin.
Mengantar kegiatan survei, Koordinator Konsultasi dan Data Operasi Sumber Daya Fidyah Ernawati menjelaskan tentang penerapan Sistem Manajemen Anti Korupsi. “Kami bukan mengejar predikat yang hanya sebuah administrasi, tapi kami memang akan terus berupaya meningkatkan layanan publik,” katanya.
Tahun ini, lanjut dia, satkernya mengusulkan predikat yang lebih tinggi, yakni WBBM. Ini terkait dengan upaya mewujudkan role model zona integritas, inovasi, manajemen media, dan penguatan pengawasan. “Semoga tahun ini Predikat WBBM bisa tercapai,” harapnya.
Dalam kegiatan tersebut, tiga orang perwakilan pengguna layanan, yakni dari Imani Prima, Lion Air, dan PT Amalgam, secara simbolis menandatangani dokumen penerapan Sistem Manajemen Anti Korupsi. Sedangkan lembaga independen PT Sigma Research Indonesia menyampaikan petunjuk sekaligus mendampingi pengisian survei guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan berintegritas.
(Mukhsinun/Fandi R/Gusti A)
