SDPPI Latih Pegawai Mahir Tangani Kontrak dan Negosiasi Internasional

Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian, Ditjen SDPPI, Hasyim Fiater (kanan) bersama Ketua Dewan Pembina Jimly School of Law and Government Jimly Asshiddiqie (tengah) dalam pembukaan In House Training on International Contract Negotiation and Drafting di Karawaci, Tengerang, Banten, Selasa (4/9/2018).

Karawaci (SDPPI) - Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kemkominfo, melatih pegawainya untuk mahir dalam menangani masalah hukum maupun negosiasi kerja sama internasional melalui In House Training on International Contract Negotiation and Drafting di Karawaci, Tengerang, Banten, pada 4-6 September 2018.

Pelatihan yang melibatkan Jimly School of Law and Government di bawah pembinaan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, ini dimaksudkan untuk mengasah kemahiran pegawai Ditjen SDPPI dalam menyusun dan menangani kontrak internasional, mengingat kerja sama internasional sering bersinggungan dengan hukum yang kompleks, dan setiap negara memiliki ketentuan hukum yang berbeda.

Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Ditjen SDPPI Hasyim Fiater, membacakan sambutan Sesditjen SDPPI R. Susanto, mengatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Ditjen SDPPI seringkali terlibat dengan negosiasi serta kerja sama dengan stakeholder lokal maupun internasional.

Kerja sama dengan institusi internasional itu biasanya dalam bentuk perjanjian yang berkaitan dengan pengelolaan spektrum frekuensi dan standardisasi perangkta pos dan informatika. Baik skema antara pemerintah dengan pemerintah atau pemerintaah dengan bisnis.

“Oleh karena itu, diperlukan upaya rundingan untuk mencapai kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak. Maka dari itu kami mulai dari tahun ini sering melakukan training-training yang berkaitan dengan manajemen, hukum, dan teknis,” kata Hasyim Fiater ketika membuka pelatihan itu, Selasa (4/9).

Menurut Hasyim, perlu dicermati juga bahwa teman-teman peserta ini terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Lelang, jadi memang benar-benar dikhususkan untuk menangani kontrak-kontrak baik dengan pihak dalam maupun luar negeri.

Hasyim melaporkan bahwa jumlah peserta pelatihan kali ini seluruhnya 27 orang, terdiri dari 21 orang dari satuan kerja kantor pusat, dua orang dari Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), dan empat orang dari Pusat Kerjasama Internasional.

Ketua Dewan Pembina Jimly School of Law and Government Jimly Asshiddiqie mengatakan,”Hanya dengan tegaknya hukum tertinggi (konstitusi) itulah kita dapat berharap bahwa hukum dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah akan dihormati dan sungguh-sungguh dijalankan.”

Direktur Badan Pelaksana Pembinaan Jimly School of Law and Government, Muzajjn Machbub, menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Ditjen SDPPI atas kepercayaannya untuk kembali bekerjasama untuk pelatihan ini.

“Nantinya tidak hanya membahas International Contract Negotiation and Drafting saja, tetapi juga di situ ada materi yang terkait dengan International Conference yang membahas bagaimana teknik pertemuan internasional, cara berpidato, menulis pidato, bagaimana berkomunikasi dan lain sebagainya,” katanya.

Dalam kegiatan ini hadir juga Purnomo Chandra dari Direktorat Perjanjian Kewilayahan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri, yang menjadi narasumber di sesi pertama pada hari pertama.

In house training ini bekerjasama dengan Jimly School of Law and Government, lembaga yang fokus pada bidang hukum dan pemerintahan dalam pengertian yang luas. Hukum dan pemerintahan adalah pilar penting dan faktor penentu keberhasilan atau kegagalan mewujudkan tujuan bernegara dan cita-cita kemerdekaan.

(Sumber/foto: Iwan)

Banner `Layanan Ditjen SDPPI`
Banner `SDPPI Digital Assitant`
Banner `SDPPI Maps`
Banner `IFaS Fest 2023`