(Jakarta, 3 Pebruari 2009). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 Januari 2009 telah menanda-tangani Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika. Dengan adanya PP No. 7 Tahun 2009 ini, maka PP No. 28 Tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diberlakukan PP No. 7 Tahun 2009 ini, dimana PP No. 7 Tahun 2009 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Rancangan PP ini sudah berulang kali dikonsultasikan ke publik dan juga dibahas bersama dengan para pemangku kepentingan secara langsung. Ini perlu diinformasikan agar publik mengetahui, bahwa Departemen Kominfo sama sekali tidak menyusunnya secara sepihak, dan belum lagi koordinasinya secara intensif dengan Departemen Keuangan dan Departemen Hukum dan HAM. Di samping itu, juga perlu digaris-bawahi, bahwa yang penting bukan pada besaran PNBP-nya, khususnya sanksi denda, tetapi untuk menjaga adanya kepastian hukum dan melindungi kepentingan industri di lingkungan Departemen Kominfo dari kemungkinan tuntutan hukum dengan jumlah tuntutan finansial yang jauh lebih besar dan berpotensi memberatkan pihak penyelenggara telekomunikasi ataupun penyiaran.

Secara umum, PP No. 7 Tahun 2009 ini jauh lebih komprehensif dan lengkap dibandingkan PP No. 28 Tahun 2005, yaitu antara lain:

1. Jenis PNBP yang berlaku tidak hanya berasal dari penyelenggaraan pos dan telekomunikasi, tetapi juga dari penyelenggaraan penyiaran, jasa sewa sarana dan prasarana serta jasa pendidikan dan latihan.
2. Jenis PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) dari penyelenggaraan penyiaran sangat lengkap perinciannya, mulai dari biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga (IPP) Lembaga Penyiaran Publik untuk jasa penyiaran radio dan penyiaran televisi, biaya IPP Lembaga Penyiaran Publik untuk jasa penyiaran radio dan penyiaran televisi, biaya IPP Lembaga Penyiaran Swasta untuk jasa penyiaran radio dan penyiaran televisi, biaya IPP Lembaha Penyiaran Komunitas untuk jasa penyiaran radio dan penyiaran televisi, dan biaya IPP Lembaga Penyiaran Berlanggaran untuk jasa penyiaran radio dan penyiaran televisi.
3. Meskipun kontribusi USO berubah dari semula 0,75% menjadi 1,25% yang dihitung berdasarkan pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi, namun hal tersebut dapat dikurangi unsur-unsur sebagai berikut: piutang yang nyata-nyata tidak tertagih dari penyelenggaraan telekomunikasi; dan/atau pembayaran kewajiban biaya interkoneksi dan/atau ketersambungan yang diterima oleh penyelenggara telekomunikasi yang merupakan hak dari pihak lain.
4. Beberapa hal penting lain yang juga terdapat pada PP No. 7 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Kepala Pusat Informasi dan Humas,

Gatot S. Dewa Broto

HP: 0811898504

Email: gatot_b@postel.go.id

Tel/Fax: 021.3504024