Manado (SDPPI) - Direktorat Pengendalian Ditjen SDPPI pada Jumat (29/7) menyelenggarakan rapat di Kantor Balai Monitor Kelas II Manado, Sulawesi Utara, guna menyempurnakan Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen Penyimpanan Barang Bukti/Sitaan dan Tugas Penyidik PNS.

Keberadaan dan penyempurnaan SOP tersebut sangat dibutuhkan pihak Penyidik PNS di lingkungan Ditjen SDPPI yang memiliki kewenangan mengawal UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. SOP itu juga dimaksudkan untuk membantu menyeragamkan setiap administrasi, sikap, dan tindakan yang diambil para Penyidik PNS (PPNS) mengacu pada ketentuan yang ada.

SOP juga diharapkan bisa memotivasi dan meningkatkan kepercayaan diri (confident) pada pribadi Penyidik PNS dalam menjalankan tugasnya.

Rapat penyempurnaan SOP di Manado itu mendapatkan sambutan positif dari PPNS Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Balai Monitoring wilayah Indonesia Timur dan lebih dari 50 orang hadir sebagai peserta.

Kegiatan ini berjalan lancar dan dinamis, dengan banyak masukan disampaikan oleh para peserta terutama mengenai inti dan hal-hal penting yang dibahas dalam SOP. Mereka juga merekomendasikan agar SOP segera bisa diimplementasikan untuk meningkatkan kinerja dalam penegakan hukum berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Dalam rapat serupa yang akan segera diselenggarakan juga diharapkan mendapatkan masukan lebih luas lagi dari PPNS UPT di lingkungan Ditjen SDPPI yang berada di bagian barat dan tengah wilayah Indonesia.

Setelah penyusunan dan penyempurnaan SOP selesai nanti, diharapkan dapat segera disahkan sebagai pedoman legal dalam manajemen penyimpanan barang bukti/sitaan dan bagi Penyidik PNS dalam menjalankan tugasnya.

(Sumber/Photo : Dit Pengendalian/Yosep LH)