Jakarta (SDPPI) - Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kemkominfo pada Rabu (13/4) menerima kunjungan PT Huawei Tech Investment guna membicarakan spektrum untuk industri mobile broadband dan penerapan ICT di berbagai negara termasuk Indonesia.
Delegasi Huawei yang dipimpin Direktur Wireless Huawei Indonesia Mr. Li Fei diterima oleh Kasubdit Penataan Alokasi Spektrum Dinas Tetap Dan Bergerak Darat Deni Setiawan beserta jajarannya.
Pada kesempatan tersebut Huawei menyampaikan presentasi mengenai "Spectrum and Industry Strategy" yang disampaikan oleh Direktur Pemasaran Wireless Huawei Mr. Yiu Ka Kin Gary dan Direktur Pengembangan Industri TDD Huawei Mr. Goran Berntson.
Gary mengatakan bahwa Indonesia perlu mempercepat pembebasan spektrum frekuensi serta mengoptimalkan aturan untuk menstimulasi pengembangan mobile broadband (MBB) untuk operator besar selain memberikan ruang bagi peningkatan Quality of Equipment (QoE).
Sementara Deni Setiawan mengatakan bahwa pembebasan spektrum frekuensi radio merupakan tantangan berat apalagi bila frekuensi yang akan dibebaskan sudah digunakan oleh seluler, penyiaran satelit maupun radar.
Namun demikian, itu bukan suatu hal yang tidak mungkin untuk dilakukan demi tertata dan terkelolanya dengan baik spektrum frekuensi radio di Indonesia menuju era telekomunikasi broadband.
Deni menyambut baik pertemuan dengan Huawei karena selain bisa bertukar pikiran dan pendapat, Ditjen SDPPI juga mendapatkan referensi untuk penentuan kebijakan-kebijakan kedepan pada tingkatan yang lebih tinggi.
Deni juga menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia sedang berupaya meningkatkan ekonomi digital melalui penyebaran akses internet yang lebih merata. Pembangunan pita lebar nasional direncanakan dapat memberikan akses tetap (20 Mbps) kepada 70% rumah tangga di wilayah perkotaan dan 30% populasi serta akses bergerak ke seluruh populasi (1 Mbps).
Sedangkan di wilayah perdesaan, prasarana pita lebar diharapkan menjangkau 49% rumah tangga (10 Mbps) dan 6% populasi serta akses bergerak untuk 52% populasi (1 Mbps).
Berdasarkan Indonesia Broadband Plan 2014-2019, peningkatan adopsi layanan pita lebar oleh masyarakat diberikan dengan harga tertinggi 5% dari rata-rata pendapatan per bulan penduduk pada akhir 2019.
Penguatan industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam negeri diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar terjaring (captive market) yang meliputi 4,5 juta orang pegawai negeri sipil (PNS), 50 juta siswa, 3 juta pendidik, dan 60 juta rumah tangga pengguna internet. (gat/bbg)
