Jakarta (SDPPI) – Infrastruktur adalah komponen dasar yang menjadi prasyarat transformasi digital. Di Indonesia, 90 persen infrastruktur komunikasi bertumpu pada mobile broadband atau jaringan seluler.
Elemen penting dari jaringan seluler adalah spektrum frekuensi radio. Ia harus tersedia dengan baik, cukup dan tidak ada interferensi. “Di sinilah salah satu tugas pokok Ditjen SDPPI, menyiapkan spektrum frekuensi radio. Kami akan menyediakan dan juga membaginya agar bisa dimanfaatkan oleh semua pihak,” kata Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Ismail.
Hal itu disampaikan dari Ruang Serbaguna Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Jakarta, sebagai narasumber Seminar Daring bertema Mendorong Akselerasi Transformasi Digital, Senin (20/7/2020).
Dirjen SDPPI mengatakan suatu bangsa atau negara bisa dikatakan maju, bila sudah berhasil melakukan transformasi digital. Bagi masyarakat dunia, termasuk Indonesia, Pandemi Covid-19 telah mendorong percepatan transformasi digital. “Kita semua dipaksa melaksanakan physical distancing, menjaga jarak, tidak diizinkan berkumpul di suatu tempat, karena alasan kesehatan. Transformasi digital yang tadinya indikator kemajuan bangsa, sekarang menjadi solusi,” katanya.
Proses transformasi digital memiliki tiga tahapan. Pertama digitasi, yang artinya informasi atau hal-hal yang tadinya dalam bentuk konvensional, harus dipindahkan menjadi digital. Kedua, digitalisasi atau penggunaan teknologi digital untuk memproses sesuatu agar mendapatkan benefit dari informasi yang telah terdigitasi. Terakhir, transformasi menjadi sebuah keharusan, karena rutinitas orang sudah berjalan memanfaatkan informasi digital.
Ismail mengatakan persiapan menuju transformasi digital harus ada komponen dasar yang dibangun, yaitu ICT Building Block. Komponen utama adalah infrastruktur sebagai prasyarat yang harus tersedia. “Infrastruktur itu meliputi infrastruktur pasif dan aktif yang dibangun oleh operator telekomunikasi. Termasuk perangkat yang kita gunakan,” jelasnya.
Secara garis besar, infrastruktur harus memiliki tiga syarat, yaitu merata, berkualitas dan terjangkau masyarakat. Ketiga syarat ini bukan suatu hal yang mudah, karena Kemkominfo harus mampu mengorkestrasinya agar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Selain infrastruktur, komponen ICT Building Block lainnya adalah aplikasi dan konten. “Saya harapkan peran dari stakeholder ada disana. Kita sama-sama berkontribusi positif dan konstruktif agar proses transformasi digital bisa benar-benar dinikmati oleh masyarakat. Transformasi digital ini untuk ruang publik dan kebijakan ekonomi nasional,” kata Ismail.
Kemkominfo berperan sebagai dirijen dalam menyelesaikan ICT Building Block secara serentak. Bila pembangunan dilakukan secara serial, proses transformasi digital tidak akan maksimal. Semua harus dilakukan secara bersamaan dan dibangun secara merata.
Selama acara Seminar Daring berlangsung, turut hadir narasumber lainnya melalui video conference, yakni Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Anang Latif, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Ahmad M Ramli. Acara dipandu oleh Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat Ferdinandus Setu.
Seminar Daring “Mendorong Akselerasi Transformasi Digital” berlangsung selama dua hari, Senin (20/7/2020) dan Selasa (21/7/ 2020). Pada hari pertama menghadirkan Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Ismail, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Ahmad M Ramli, serta Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Latif.
Hari kedua dengan narasumber Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan, Staf Khusus Menkominfo Bidang Digital dan SDM Dedy Permadi, Vice President of Public Policy & Government Relations Tokopedia Astri Wahyuni, dan Vice President of Public Policy & Government Relations Gojek Tricia Istiara Iskandar.
(Sumber/foto : Karina/Iwan)
