Sesuai dengan batas waktu yang disebutkan pada Peraturan Menteri Kominfo No. 37/P.M.KOMINFO/12/2006 tertanggal 6 Desember 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kominfo No. 13/P/M.KOMINFO/8/2005 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Yang Menggunakan Satelit dan juga terkait dengan Peraturan Dirjen Postel No. 357/DIRJEN/2006 tentang Penerbitan Izin Stasiun Radio Untuk Penyelenggaraan Telekomunikasi Yang Menggunakan Satelit, maka pada tanggal 6 Juni 2007 yang lalu Ditjen Postel telah menutup batas waktu penyesuaian penerbitan izin stasiun radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi yang menggunakan satelit. Sebagaimana diketahui, Pasal II Peraturan Menkominfo No. 37 Tahun 2006 tersebut secara lengkap menyebutkan, bahwa dengan berlakunya peraturan tersebut, penyelenggaraan telekomunikasi yang telah menggunakan satelit tetap dapat melakukan kegiatannya, dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam waktu 6 bulan sejak berlakunya peraturan tersebut wajib menyesuaikannya dengan peraturan tersebut. Untuk informasi, Peraturan Menkominfo No. 37 Tahun 2006 tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Desember 2006. Sehubungan dengan itu, Ditjen Postel mengucapkan terima-kasih yang setinggi-tingginya kepada sejumlah perusahaan pengguna satelit yang daftarnya tersebut di bawah ini, karena terbukti telah menyelesaikan seluruh proses administrasi yang dituntut sebagaimana tersebut pada ketentuan yang berlaku. Daftar tabel pengguna satelit berdasarkan posisi evaluasi penyelesaian perizinannya oleh Ditjen Postel per tanggal 6 Juni 2007 tersebut di bawah ini:

Tabel Pengguna Satelit

Daftar tersebut di atas, ada beberapa catatan tertentu yang masih harus diperhatikan, yaitu: untuk PT Datacom Wijaya Pratama dan PT Quasar Jaringan Mandiri dalam evaluasinya ternyata tidak memerlukan ISR, karena tidak lagi menggunakan satelit. Mereka ini sudah beralih menggunakan FO (fiber optic). Kemudian yang izin penyelenggaraannya berubah nama adalah PT Iforte Solusi Infotek dan PT Caprock Communications Indonesia. Kemudian tercatat pula ada beberapa yang tinggal finalisasi kelengkapan pengisian formulirnya, yaitu: PT Global Telecom Utama, PT Sarana Insan Muda Selaras, PT Rabrik Bangun Nusantara. Di luar nama-nama yang menjadi catatan tersebut sudah sepenuhnya menyelesaikan prosedur persyaratan yang harus dipenuhi, sedangkan kepada yang masih harus menyelesaikan bagian-bagian kecil persyaratannya tetap harus dituntut penyelesaian akhirnya, karena pada dasarnya proses pengajuan permohonan perizinannya sudah mulai dikirimkan ke Ditjen Postel sejak sekitar sebulan yang lalu sebelum batas akhir penyesuaian penerbitan izin stasiun radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi yang menggunakan satelit. Jika tidak, maka setelah batas waktu yang diminta tidak juga terpenuhi semua persyaratannya dituntut untuk tidak menggunakan frekuensi radio karena tidak dilengkapi dengan izin stasiun radio yang berlaku.

Sekedar informasi, pada awal mulanya berdasarkan data Ditjen Postel tentang daftar perusahaan/instansi/pengguna satelit asing maupun domestik di Indonesia terdapat daftar sebagai berikut:

Berdasarkan data tersebut di atas, Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar pada 12 Januari 2007 menerbitkan Pengumuman Permohonan Hak Labuh (Landing Right) Untuk Penyelenggara Telekomunikasi Yang Menggunakan Satelit Asing, sebagai tindak lanjut dengan telah diterbitkannya Peraturan Menkominfo No. 37/P/M.KOMINFO/12/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menkominfo No. 13/P/M.KOMINFO/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Yang Menggunakan Satelit dan Peraturan Dirjen Postel No. 357/DIRJEN/2006 tentang Penerbitan Izin Stasiun Radio Untuk Penyelenggaraan Telekomunikasi Yang Menggunakan Satelit. Pengumuman tersebut kemudian diikuti dengan surat Dirjen Postel pada tanggal 24 Januari 2007 melalui surat resmi No. 152-B/DJPT.6/KOMINFO/1/2007 kepada para penanggung jawab otoritas/administrasi asal satelit asing yang keseluruhannya terdiri dari 10 negara (mengingat satelit-satelitnya banyak digunakan di Indonesia). Surat tersebut intinya mengingatkan kepada otoritas-otoritas tersebut untuk mengingatkan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu menyelesaikan koordinasi satelit dengan operator satelit Indonesia, membuktikan tidak adanya gangguan interferensi dengan satelit Indonesia dan stasiun frekuensi radio lainnya di Indonesia, dan membuktikan bahwa ada jaminan peluang yang sama bagi satelit Indonesia untuk beroperasi di negara lain yang filling satelitnya teregistrasi resmi di ITU (jaminan ini harus dibuktikan dalam bentuk surat resmi dari otoritas yang bersangkutan dimana satelit asing itu berasal). Otoritas-toritas asing yang dikirimi surat tersebut adalah berikut ini:

Surat yang ditujukan ke 10 otoritas/administratur/penanggung jawab administrasi satelit asing tersebut adalah berdasarkan data jumlah satelit asing yang digunakan di Indonesia adalah sebagai berikut:

Tidak lama kemudian, Dirjen Postel melalui surat resmi No. 478/DJPT.6/KOMINFO/2/2007 tertanggal 20 Pebruari 2007 tentang penggunaan satelit asing, juga mengirimkan surat kepada para pengguna satelit asing, seperti daftarnya tersebut di bawah ini:

Sebagaimana diketahui, berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 13/P/M.KOMINFO/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Yang Menggunakan Satelit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menkominfo No. 37/P/M.KOMINFO/12/2006 ditetapkan penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan satelit wajib mendapatkan izin stasiun radio (ISR) untuk stasiun angkasa atau izin stasiun radio untuk stasiun bumi ISR untuk stasiun bumi yang melakukan pancaran ke satelit yang telah memiliki ISR stasiun angkasa dan atau penerimaan dari satelit yang telah memiliki ISR stasiun angkasa melekat pada ISR untuk stasiun angksa tersebut. Khusus untuk penyelenggara jaringan dan penyelenggara jasa telekomunikasi yang menggunakan satelit asing, izin stasiun radio (ISR) untuk stasiun angkasa atau izin stasiun radio untuk stasiun bumi dapat diterbitkan setelah penyelenggara telekomunikasi memperoleh hak labuh (landing right). Persyaratan mendapatkan hak labuh baik untuk stasiun angkasa maupun untuk stasiun bumi sesuai peraturan Dirjen Postel No. 357/DIRJEN/2006 tentang Penerbitan Izin Stasiun Radio untuk Penyelenggaraan Telekomunikasi yang Menggunakan Satelit adalah sebagai berikut:

1. Satelit asing tersebut telah menyelesaikan koordinasi satelit atau tidak menimbulkan interferensi yang merugikan (harmful interference) dengan satelit Indonesia maupun stasiun radio yang telah memiliki izin. Hal ini dibuktikan dengan dokumen hasil koordinasi satelit (summary record) antara administrasi telekomunikasi Indonesia dengan administrasi negara asal satelit asing tersebut dan surat pernyataan dari penyelenggara satelit asing tersebut.
2. Terbukanya kesempatan yang sama bagi penyelenggara satelit Indonesia untuk berkompetisi dan beroperasi di negara asal penyelenggara satelit asing tersebut. Hal ini dibuktikan dengan surat keterangan dari administrasi telekomunikasi satelit asing tersebut atau kesepakatan bersama antara administrasi telekomunikasi Indonesia dan administrasi telekomunikasi satelit asing yang digunakan tersebut.

Lebih lanjut diatur pula, bahwa penyelenggara telekomunikasi yang dapat mengajukan ISR untuk stasiun angkasa adalah sebagai berikut: Penyelenggara jaringan telekomunikasi; Penyelenggara jasa interkoneksi internet ( Network Access Point/NAP ) ; Penyelenggara telekomunikasi khusus untuk pertahanan dan keamanan negara, atau Penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah. Sedangkan penyelengggara telekomunikasi yang dapat mengajukan hak labuh untuk ISR stasiun bumi dapat diberikan kepada semua penyelenggara telekomunikasi, kecuali: Penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum; Penyelenggara akses internet ( internet service provider); dan P enyelenggara jasa jual kembali warung internet.

Dalam perkembangannya, Ditjen Postel secara eksternal berturut-turut terus melakukan peringatan kepada para pengguna satelit asing untuk segera menyelesaikan kewajibannya. Sedangkan secara internal terus intensif melakukan evaluasi proses pengajuan perizinannya., dimana beberapa hal pokok telah ditemu kenali, yaitu:

1. Perusahaan yang menggunakan satelit nasional berikut ini tidak perlu mengajukan ISR. Pengajuan permohonan dilakukan oleh penyelenggara satelit nasional.

1. Permohonan ISR untuk penggunaan frekuensi satelit hanya dapat diajukan oleh penyelenggara telekomunikasi kecualipenyelenggara ISP, warnet, dan penyelenggara telekomunikasi khusus untuk badan hukum . Para pengguna satelit asing berikut ini yang ingin tetap menggunakan satelit asing, diwajibkan untuk menjadi pelanggan penyelenggara telekomunikasi yang telah memiliki ISR untuk penggunaan frekuensi satelit.

1. Daftar lembaga penyiaran berikut ini yang menggunakan satelit yang telah mendaftar penggunaan satelitnya dan tidak perlu mengajukan ISR stasiun bumi.

Informasi perkembangan proses penyelesaian permohonan penerbitan izin stasiun radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi yang menggunakan satelit perlu dijelaskan secara lengkap oleh Ditjen Postel dengan tujuan:

1. Untuk menjelaskan perkembangan data yang semula terdapat sekitar 69 pengguna satelit asing maupun domestik yang mendaftarkan diri, namun kemudian menyusut hanya tinggal 45 pengguna satelit asing yang memperoleh peringatan.
2. Di luar 45 pengguna satelit asing tersebut, beberapa di antaranya kemudian diketahui juga menggunakan satelit asing dan mereka ini segera langsung cepat mengikuti prosedur pengajuan permohonan perizinannya.
3. Dari 45 pengguna satelit dan beberapa yang lain kemudian dievaluasi hingga kemudian muncul daftar sebanyak 38 pengguna dan itupun beberapa di antaranya sudah tidak menggunakan satelit.
4. Sedangkan kepada perusahaan-perusahaan yang menggunakan satelit nasional berikut ini tidak perlu mengajukan ISR. Pengajuan permohonan dilakukan oleh penyelenggara satelit nasional. Demikian pula pengecualian diterapkan padapenyelenggara ISP, warnet, dan penyelenggara telekomunikasi khusus untuk badan hukum , sesuai dengan ketentuan yang ada. Mereka ini yang ingin tetap menggunakan satelit asing, diwajibkan untuk menjadi pelanggan penyelenggara telekomunikasi yang telah memiliki ISR untuk penggunaan frekuensi satelit. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ada beberapa lembaga penyiaran yang menggunakan satelit yang telah mendaftar penggunaan satelitnya dan tidak perlu mengajukan ISR stasiun bumi.

Setelah tanggal 6 Juni 2007 ini Ditjen Postel dengan Unit Pelaksana Teknis Monitoring Frekuensi Radio akan melaksanakan penegakan hukum sesuai UU 36/1999 tentang Telekomunikasi. Pelanggaran terhadap penggunaan frekuensi radio tanpa dilengkapi dengan izin stasiun radio (ISR) yang sah, akan dikenakan sanksi sesuai pasal 33 dan 53 UU 36/1999 tentang Telekomunikasi. Diakui sepenuhnya, bahwa di luar daftar pengguna dan berikut nama satelit asingnya tersebut di atas diperkirakan masih ada sejumlah data penggunaan satelit yang belum dilaporkan ke Ditjen Postel, dan untuk ini Ditjen Postel akan selalu bertindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga untuk mengapreasisi para pengguna satelit yang telah berusaha keras untuk memenuhi kewajiban dan persyaratannya, baik dari aspek penggunaan frekuensi, sertifikat perangkat, hak labuh, resiprositi, bebas interferensi, keberadaan izin penyelenggaraan telekomunikasi maupun kelengkapannya dalam mengisi formulir izin stasiun bumi/angkasa serta kewajiban pembayaran BHP Frekuensi sesuai peraturan yang ada yang harus dipenuhi.

Kepala Bagian Umum dan Humas,

Gatot S. Dewa Broto

HP: 0811898504

Email: gatot_b@postel.go.id

Tel/Fax: 021.3860766