Siaran Pers

Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri Kominfo mengenai Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi

SIARAN PERS NO. 26/PIH/KOMINFO/3/2016

Jakarta, 30 Maret 2016 - Sehubungan dengan ketentuan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/M.KOMINFO/10/2005 tentang Registrasi terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi saat ini maka Kementerian Komunikasi...

Kominfo akan Keluarkan 63 Izin Penyelenggaraan Penyiaran

SIARAN PERS NO. 18/PIH/KOMINFO/2/2016

Jakarta, 14 Februari 2016 - Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Keputusan Menteri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Batas Waktu Pembayaran Biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang telah diumumkan melalui Siaran Pers NO. 3/PIH/KOMINFO/1/2016, dan telah diterbitkannya Surat Pemberitahuan kepada Pemohon tanggal 8 Januari 2016 untuk melakukan pembaya...

Proyek Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring

SIARAN PERS NO. 12/PIH/KOMINFO/1/2016

Jakarta, 22 Januari 2016 - Sehubungan dengan penyelenggaraan Proyek Palapa Ring, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika menyampaikan hal-hal terkait kemajuan sebagai berikut: Proyek Palapa Ring adalah proyek pembangunan infrastruktur jaringan tulang punggung serat optik nasional yang ditujukan demi pemerataan akses pitalebar (broadband) ...

Daftar Pencabutan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Pada Tahun 2015

SIARAN PERS NO. 10/PIH/KOMINFO/1/2016

Menunjuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi beserta peraturan perundangan turunannya, bersama ini kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika c.q Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pembinaan kepada penyelenggara telekomun...

Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri Kominfo mengenai Penyelenggaraan Layanan Panggilan Tunggal Darurat

SIARAN PERS NO. 9/PIH/KOMINFO/1/2016

Jakarta, 20 Januari 2016– Kementerian Kominfo mengujipublikan Rancangan Peraturan Menteri Kominfo mengenai Penyelenggaraan Layanan Panggilan Tunggal Darurat. Rancangan Peraturan Menteri ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan prioritas untuk pengiriman, pen...

Penertiban Penyalahgunaan Penyelenggaraan Trafik Terminasi Internasional Dihadapkan pada Gugatan Praperadilan

SIARAN PERS NO. 4/PIH/KOMINFO/1/2016

Jakarta, 11 Januari 2016 - Tim Penertiban Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Peyelenggaraan Pos dan Informatika, Kemkominfo bersama PPNS Balmon Kelas I Jakarta, PPNS Balmon Kelas II Bandung, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan operator telekomunikasi secara berkesinambungan melakukan penertiban terminasi trafik inter...

Batas Waktu Pembayaran Biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran

SIARAN PERS NO. 3/PIH/KOMINFO/1/2016

Jakarta, 7 Januari 2016 - Sehubungan dengan permasalahan permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) bagi pemohon yang belum melakukan pembayaran biaya IPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk penyelesaian permasalahan tersebut maka Menteri Komunikasi dan Informatika telah menerbitkan Keputusan Menteri Nomor 21 Tahun 2016 ten...

Konsultasi Publik mengenai Rancangan Peraturan Menteri mengenai Uji Coba Lapangan Teknologi Telekomunikasi, Informatika, dan Penyiaran untuk Keperluan Masa Depan

SIARAN PERS NO. 2/PIH/KOMINFO/1/2016

Jakarta, 6 Januari 2016 - Dalam rangka penelitian dan penetapan arah kebijakan penyelenggaraan penyiaran, telekomunikasi, dan informatika di masa depan, Kementerian Kominfo melakukan konsultasi publik terhadap Rancangan Peraturan Menteri tentang Uji Coba Lapangan Teknologi Telekomunikasi, Informatika, dan Penyiaran untuk Keperluan Masa Depan.Sem...

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

SIARAN PERS NO. 1/PIH/KOMINFO/1/2016

Jakarta, 6 Januari 2016 - Pencanangan Pembangunan Zona Integritas yang nanti akan ditandai dengan Penandatanganan Piagam yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan danPemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas Menu...

Penertiban Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Pra Bayar

SIARAN PERS NO.94/PIH/KOMINFO/12/2015

Jakarta, 15 Desember 2015 – Sebagaimana diketahui, ketentuan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi, baik pasca bayar maupun pra bayar diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/M.Kominfo/10/2005 tentang Registrasi terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Ketentuan pokok yang diatur dalam Permen Kominfo Registrasi ini ...