Jakarta (SDPPI) – Direktorat Operasi Sumber Daya Direktorat Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) Kementerian Perhubungan.
Direktur Operasi Sumber Daya Dwi Handoko dan Kepala BP2TL Kapten Heru Susanto, Senin 21/6/2021), mewakili kedua lembaga dalam penandatanganan PKS yang bertajuk Sinergitas Pelaksanaan Kegiatan Diklat (Bimtek) dalam Peningkatan Kemampuan SDM Operator Radio Komunikasi Non Konvensi Solas di Bidang Pelayaran pada Kegiatan Diklat Pemberdayaan Masyarakat.
Menurut Dwi Handoko, usai menandatangani PKS, Ditjen SDPPI sebenarnya telah melaksanakan program Maritime on The Spot (MOTS) sejak tiga tahun lalu. Program itu dijalankan karena adanya aduan dari sejumlah negara, seperti Amerika, Australia dan Jepang yang komunikasi radio maskapai penerbangannya mengalami interferensi. “Kalau kapal niaga yang besar-besar sudah bersertifikat dan rasanya tidak seperti itu pola komunikasinya. Jadi ini pasti dari para nelayan,” katanya.
Meski ada ketentuan hukum dalam mengatur sanksi terhadap pelanggaran dalam penggunaan frekuensi radio ini, pihaknya tidak akan melakukan penangkapan. Pembinaan akan lebih diutamakan, sehingga sinergi dengan BP2TL Kementerian Perhubungan ini sangat diperlukan dalam mendidik para nelayan yang tersebar di seluruh Nusantara.
“Mengingat jangkauan kami sangat terbatas, kami harus bekerjasama dengan BP2TL. Jumlah nelayan yang sangat banyak menjadi tantangan bersama,” jelas Dwi Handoko.
Kapten Heru Susanto menyambut baik sinergi dua lembaga. Apalagi, lembaganya memang khusus melaksanakan berbagai diklat teknis bagi berbagai pihak yang berada di sektor perhubungan laut. “Kerjasama semacam ini harus terus terjalin, sekalipun di masa pandemi seperti sekarang ini,” katanya.
Saat ini, lanjut Kepala BP2TL, pihaknya memiliki 12 lembaga diklat yang dapat bersinergi dengan Ditjen SDPPI dalam melaksanakan edukasi kepada masyarakat. Bahkan, bila diperlukan, ada sekitar 27 sekolah kelautan di sejumlah daerah yang bisa digandeng untuk kerjasama pelatihan.
Pekan lalu, Rabu (16/6/2021), Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI dan BP2TL telah melaksanakan kerja sama pelatihan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kegiatan tersebut merupakan langkah awal kolaborasi kedua lembaga.
Dipilihnya nelayan di Indramayu sebagai sasaran pelatihan, dilatarbelakangi kerap ada laporan gangguan frekuensi radio yang berasal dari wilayah pantai utara Pulau Jawa tersebut. Frekuensi resmi sejumlah dinas sering mengalami gangguan. Bahkan, International Telecomunication Union (ITU) melaporkan ada maskapai penerbangan asing yang mengalami interferensi. Interferensi yang masuk ke frekuensi penerbangan menggunakan bahasa dan dialek khas masyarakat di wilayah pantai utara Jawa.
Sejak tiga tahun terakhir, Ditjen SDPPI berinisiatif melaksanakan program Maritme on The Spot (MOTS) untuk mengedukasi nelayan ke titik-titik terdepan. Harapan program ini, agar nelayan dalam berkomunikasi tidak lagi serampangan. Para nelayan diberikan informasi tentang dampak dan konsekuensi penggunaan frekuensi yang tidak pada peruntukan. Dampak interferensi antara lain gangguan frekuensi penerbangan yang bisa menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Sedangkan konsekuensi penyalahgunaan frekuensi terancam dikenakan pidana hingga 15 tahun penjara atau denda Rp400 juta.
Sumber/ Foto : Fandi R/ Mukhsinun/ Gusti Andri (Setditjen)
