Serpong (SDPPI) - Direktorat Operasi Sumber Daya berencana membuka Loket Pelayanan Izin Stasiun Radio (ISR) Maritime on the Spot (MOTS). Program ini diharapkan dapat mengurangi gangguan frekuensi terhadap penerbangan yang disebabkan penggunaan radio high frequency all band oleh nelayan.
Direktur Operasi Sumber Daya Dwi Handoko menegaskan pentingnya sosialisasi penggunaan perangkat dan spektrum frekuensi sesuai peruntukkannya. “Ada tiga hal penting terkait komunikasi maritim untuk keselamatan rakyat. Pertama, ekosistem komunikasi radio maritim. Kedua, terkait perizinan ISR Maritim. Terakhir adalah sertifikasi perangkat radio nelayan,” katanya saat membuka rapat koordinasi kegiatan sosialisasi dan penyediaan pelayanan ISR MOTS di Hotel Mercure Serpong Alam Sutera, Rabu (13/3/2019).
Program Loket Pelayanan ISR MOTS akan dikerjasamakan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Delapan lokasi telah disiapkan sebagai pilot project, yakni lima di Pulau Jawa dan sisanya di luar. Untuk Pulau Jawa rencananya ada DKI Jakarta di Muara Baru/Muara Angke, Tangerang Selatan di Karang Antu, Jawa Barat di Cirebon/Cikidang, Jawa Timur di Brondong/Prigi, dan Jawa Tengah di Cilacap. Sedangkan luar Jawa dipilih Sumatera Barat di Carocok, Sulawesi Selatan di Untia, dan Sulawesi Tenggara di Kendari.
Pihak KKP menyambut baik rencana ini. Kasubdit Pelabuhan Perikanan Pantai Ady Chandra menyatakan pihaknya siap mendukung dari sisi sarana, prasarana, dan sumber daya manusia guna menunjang operasional Loket Pelayanan ISR MOTS di pelabuhan-pelabuhan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perikanan Tangkap KKP.
Loket Pelayanan ISR MOTS akan fokus kepada kapal nelayan yang beroperasi one day fishing dengan bobot kapal antara 5 - 10 gross tonnage (GT). Sedangkan operasional loket direncanakan mulai pagi hingga sore hari. “Waktu pastinya akan menyesuaikan dengan lokasi pelabuhan setempat,” jelas Ady.
Petugas loket pelayanan sebanyak tiga orang, yang terdiri dua dari UPT Ditjen SDPPI dan satu dari UPT Ditjen Perikanan Tangkap. Mereka dijadwalkan akan bekerja selama dua bulan, Juli hingga Agustus 2019.
(Ade Munandar/Tasha/Neneng, Dit. Operasi Sumber Daya)
