Jakarta (SDPPI) - Pemerintah Indonesia dan Australia menjajaki kerja sama sektor telekomunikasi dalam pertemuan bilateral kedua pihak yang dilangsungkan disela sidang ketiga Asia Pacific Telecommunity (APT) Preparatory Group for World Radiocommunication Conference 2019 (APG19-3) di Perth, Australia, pada 12-16 Maret 2018.
Indonesia dan Australia memiliki kesamaan, dimana kedua negara mempunyai wilayah luas dan distribusi penduduk yang tidak merata, sehingga bantuan teknis dan tenaga ahli dari Negeri Kanguru bisa sangat membantu Indonesia, khususnya dalam bidang telekomunikasi.
Dalam pertemuan itu dibahas juga isu-isu terkait Konferensi WRC-19, kebijakan strategis dalam infrastruktur sektor telekomunikasi, seperti pembangunan jaringan backbone serat optik Palapa Ring yang menjangkau seluruh kabupaten/kota di Indonesia pada 2019, dan rencana strategis menambah spektrum frekuensi radio untuk mobile broadband.
Selain pertemuan bilateral dengan Australia, Delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Penataan Sumber Daya Ditjen SDPPI Kemkominfo Denny Setiawan juga menjajaki kerja sama dengan beberapa pihak lain, baik dari administrasi maupun industri telekomunikasi.
Penjajakan antara lain dijalin dengan Delegasi China, termasuk di dalamnya Dirjen Kereta Api negara pasar terbesar dunia ini, kemudian dengan Delegasi Kementerian Vietnam, Regulator Telekomunikasi Singapura, Malaysia, dan Perkumpulan Regulator Negara Eropa (CEPT).
Dari sektor industri, Delegasi RI juga berbicara dengan asosiasi seperti GSM Association (GSMA), dan beberapa perusahaan IT dunia antara lain Huawei, Facebook, Immarsat, Iridium SpaceX, Softbank, dan NTT Jepang.
Dengan kalangan industri itu, perwakilan Indonesia membicarakan mengenai agenda item maupun sejumlah inovasi terkini bagi pembangunan infrastruktur telekomunikasi/TIK di dunia, termasuk untuk bisa dimanfaatkan bagi percepatan pembangunan jaringan broadband (pita lebar) di Indonesia.
Sidang APG19-3 sendiri diselenggarakan guna membahas dan mempersiapkan posisi regional Asia-Pasifik pada pertemuan World Radiocommunication Conference 2019 mendatang. Itu merupakan konferensi tingkat tertinggi di Biro Radiokomunikasi International Telecommunication Union (ITU-R) yang membahas perjanjian internasional tentang penggunaan spektrum frekuensi radio dan prosedur regulasi satelit maupun teresterial.
Sidang APG19-3 yang dibuka oleh Secretary of Departement of Communication and the Arts Australia Mr Mike Mrdak itu didahului dengan Training Workshop for International Conference for APG/WRC pada 8 hingga 9 Maret 2018.
Sidang ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional, dan bekerjasama dengan negara anggota APT lainnya dalam menyusun APT Preliminary Views yang merupakan hasil sidang APG19-3 untuk disampaikan pada Kongres WRC-19, sehingga posisi Indonesia dan negara-negara APT diperhatikan dalam kongres.
Selama sidang, pembahasan dibagi dalam enam Working Party, yang terdiri dari Mobile and Amateur Issue, Science Issue, Aeronautical Maritime dan Radiolocation Issue, Satelite services, Satelite regulatory issues, dan general issues.
Mereka membahas seluruhnya 30 agenda item, dan Indonesia telah menyampaikan delapan proposal untuk 19 agenda item diantaranya.
Dalam kesempatan itu, Delegasi RI juga berkampanye dihadapan para delegasi dan negara anggota APT terkait permohanan dukungan atas pencalonan kembali Indonesia sebagai Dewan (Council) ITU untuk periode 2018-2022, yang pemilihannya akan dilaksanakan pada sidang ITU Plenipotentiary Conference 2018 di Dubai, Uni Emirate Arab.
Sidang APG berikutnya, yakni APG19-4, akan diselenggarakan pada 7 hingga 12 Januari 2019 di Korea Selatan, dan APG19-5 pada 31 Juli hingga 6 Agustus 2019 di Jepang.
Delegasi Republik Indonesia dalam sidang APG19-3 di Perth ini, beranggotakan perwakilan pejabat dan staf dari Kemkominfo (Direktorat Penataan Sumber Daya, Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika, Ditjen SDPPI, kemudian Balitbang SDM, Pusat Kelembagaan Internasional, dan Setjen).
Kemudian dari Komite Regulasi Telekomunikasi - Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (KRT-BRTI), Kementerian Perhubungan (Ditjen Perhubungan Udara dan Ditjen Perhubungan Luat), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), asosiasi, akademisi, operator telekomunikasi dan satelit, dan tujuh office bearers yang bertugas sebagai Chairman Working Party dan Chairman Drafting Group. (gat)
Sumber/Foto : Direktorat Penataan Sumber Daya
