Medan (SDPPI) - Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Ismail menegaskan kembali pentingnya kegiatan capacity building untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Ditjen SDPPI baik di pusat maupun di daerah.
Kedepan polanya harus diubah dan perlu diperbanyak kegiatan-kegaitan capacity building untuk meningkatkan kecakapan pegawai Ditjen SDPPI baik melalui pelatihan, workshop, pendidikan, dan lain-lain, kata Ismail saat memberikan arahan dalam Rapat Pembahasan RKAKL Ditjen SDPPI di Medan, Sumatera Utara, Kamis (22/3).
Oleh karena itu, ia mengharapkan dalam program kerja Ditjen SDPPI yang diusulkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2019 perlu diperbanyak kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas SDM (capacity building).
“Ini kita membangun sistem, yang akan kita jadikan sebagai peninggalan kedepan, bukan kita sendiri nanti yang akan merasakan, siapa pun orangnya siapa pun penjabatnya mudah-mudah program ini terus berkesinambungan. Man, machine, dan method SOP harus terus kita perbaiki,” jelas Ismail.
Sekretaris Ditjen SDPPI Sadjan dalam sambutan pembukaannya mengharapkan pembahasan usulan RKAKL Ditjen SDPPI ini bisa membawa implikasi perubahan yang lebih baik baik Ditjen SDPPI kedepan, termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah.
Pada kesempatan itu Sadjan juga memaparkan mengenai capaian-capaian UPT pada 2017 berikut peringkat-peringkatnya. Ia memberikan apresiasi dan penghargaan kepada UPT-UPT yang mendapatkan peringkat terbaik, yang diharapkan bisa memotivasi UPT-UPT lainnya untuk mencapai kinerja yang lebih baik lagi.
Direktur Operasi Sumber Daya Dwi Handoko dalam paparannya menyampaikan mengenai capaian dan target direktoratnya. Pada tahun ini direktoratnya menargetkan validasi microwave link bisa mencapai 38 provinsi dari sebelumnya yang hanya 12 provinsi.
Menurut Handoko, ada dua hal fokus pelayanan SDPPI, yang pertama sebagai kepanjangan pemerintah melayani penyelenggara telekomunikasi atau mitra SDPPI dan kedua berkaitan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Sementara beberapa kepala UPT mengharapkan semua program yang sudah disampaikan UPT berkaitan dengan RKAKL 2019 ini bisa secepatnya ditindaklanjuti oleh para pengambil kebijakan di kantor pusat sehingga tidak sampai menghambat tugas-tugas UPT di daerah yang dituntut melayani masyarakat dengan smart dan cepat.
Pembahasan RKAKL 2019 yang berlangsung 22-23 Maret 2018 ini diikuti oleh semua satuan kerja Ditjen SDPPI baik di kantor pusat maupun UPT dari seluruh Indonesia.
Rapat ini juga dihadiri Plt Direktur Pengendalian SDPPI Nurhaedah dan Kepala Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan Arifah.
(Sumber/Foto: Mukhsinun)
