(Jakarta, 16 Juni 2015) – Dalam pelaksanaan pengujian alat dan perangkat pemancar televisi siaran digital berbasis standar digital video broadcasting terrestrial – second generation mengalami dispute sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Pemancar Televisi S...
(Jakarta, 8 Juni 2015) – Untuk menajamkan program dan kegiatan Kementerian Kominfo tahun 2016 serta memastikan bahwa program dan kegiatan tersebut benar-benar dapat langsung dinikmati oleh masyarakat maka diambil langkah-langkah pembahasan dalam pola sinergitas antara Kementerian Kominfo dengan seluruh stakeholder baik di pusat maupun daerah d...
(Jakarta, 4 Mei 2015) – Dalam rangka penyempurnaan kebijakan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi Long Term Evolution (LTE), telah dikeluarkan Draft Kebijakan Menteri yang akan dijadikan sebagai pedoman.Adapun hal-hal yang diatur dalam peraturan tersebut adalah:Alat dan perangkat telekomunikasi berbas...
(Jakarta, 23 April 2015) – Sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan...
(Jakarta, 24 Maret 2015). Berdasarkan Undang-undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi:
Pasal 21 Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum.
Pasal 45 Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 21 dikenai s...
(Jakarta, 16 Maret 2015). Sehubungan dengan adanya dugaan penyadapan yang dilakukan oleh National Security Agency (NSA) dan Government Communication Headquarter
(GCHQ) melalui produk Sim Card yang dikeluarkan oleh Gemalto N.V, Badan
Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) telah meminta semua
penyelenggara jaringan bergerak seluler untuk mela...
(Jakarta, 10 Maret 2015). Menyikapi maraknya penggunaan penguat sinyal (repeater)
seluler ilegal di wilayah DKI Jakarta, Kementerian Komunikasi dan
Informatika c.q. Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan
Informatika (SDPPI) telah menyusun langkah aksi penanganan penggunaan
repeater seluler ilegal dengan tujuan mengurangi gangguan ...
(Jakarta, 25 Februari 2015) - Kementerian
Komunikasi dan Informatika melalui Panitia Seleksi Calon Anggota Komite
Regulasi Telekomunikasi pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
(KRT-BRTI) membuka lowongan kepada para pakar atau professional di
bidang telekomunikasi / teknologi informasi komunikasi, hukum, ekonomi,
kebijakan publik (bi...
(Jakarta, 13 Februari 2015).
Untuk mempercepat penataan pita frekuensi radio 1800 MHz, sesuai dengan
komitmen Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, telah
ditandatangani Surat Edaran Nomor 1 tahun 2015 tentang Kebijakan Penataan Pita Frekuensi Radio 1800 MHz. Surat Edaran yang ditandatangani
oleh Menteri Komunikasi dan Inform...
(Jakarta, 30 Januari 2015). Sebagai wujud konkrit dari komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, Menteri Komunikasi dan Informatika mereformasi beberapa jenis perizinan di bidang Pos dan Telekomunikasi serta Spektrum Frekuensi Radio. Untuk tahap awal ini, Menteri Komunikasi telah menandatangani 8 Perubahan Perat...
Translate Page
Disclaimer: You are using Google Translate. The Ministry of Communication and Informatics of Republic Indonesia is not responsible for the accuracy of information in the translated language. Powered by Google
Disclaimer: Anda menggunakan Google Translate. Kementerian Kominfo tidak bertanggung jawab atas keakuratan informasi dalam bahasa diterjemahkan
