Uji Publik RPM Perangkat Video Conference
(Jakarta, 20 November 2012). Kementerian Kominfo pada tanggal 20 s/d. 27 November 2012 mengadakan uji publik mengenai RPM tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi Video Conference beserta lampirannya. Kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan regulasi teknis tentang perangkat telekomunikasi video conference ini, diberi kesemp...
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KELOMPOK ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
(Jakarta, 17 September 2012), Kementerian Komunikasi dan Informatika mengadakan konsultasi publik terhadap Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tentang KELOMPOK ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI , bersama ini kami sampaikan bahwa rancangan peraturan menteri ini telah mencapai kesepakatan secara teknis. Tanggapan, saran, kore...
Uji Publik RPM Persyaratan Teknis Perangkat Studio Transmitter Link Untuk Radio Siaran dan juga RPM Persyaratan Teknis Perangkat ...
(Jakarta, 7 September 2012). Kementerian Kominfo pada tanggal 7 s/d. 13 September 2012 mengadakan uji publik terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Studio Transmitter Link Untuk Keperluan Radio Siaran dan juga Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomun...
PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT PENERIMA (SET TOP BOX) TELEVISI SIARAN DIGITAL BERBASIS STANDAR DVB-T2
(Jakarta, 3 September 2012), Kementerian Komunikasi dan Informatika mengadakan konsultasi publik terhadap Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tentang PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT PENERIMA (SET TOP BOX) TELEVISI SIARAN DIGITAL BERBASIS STANDAR DVB-T2 , bersama ini kami sampaikan bahwa Persyaratan Teknis Alat dan Perang...
PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT PEMANCAR TELEVISI SIARAN DIGITAL BERBASIS STANDAR DVB – T2
(Jakarta, 3 September 2012), Kementerian Komunikasi dan Informatika mengadakan konsultasi publik terhadap Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tentang PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT PEMANCAR TELEVISI SIARAN DIGITAL BERBASIS STANDAR DVB – T2 , bersama ini kami sampaikan bahwa Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Pemanc...
Jelang Penataan 3G: Uji Publik RPM Prosedur Koordinasi Antara Penyelenggara Sistem Personal Communication System 1900 dengan Peny...
(Jakarta, 7 Agustus 2012). Kementerian Kominfo pada tanggal 7 s/d. 13 Agustus 2012 mengadakan uji publik terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Prosedur Koordinasi Antara Penyelenggara Sistem Personal Communication System 1900 dengan Penyelenggara Sistem Universal Mobile Telecommunication System. Beberapa pertimbangan utama yan...
Uji Publik RPM Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi Multi Layer Switch
(Jakarta, 9 Juli 2012). Kementerian Kominfo pada tanggal 9 s/d. 16 Juli 2012 melakukan uji publik terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi Multi Layer Switch beserta Lampirannya. Perangkat Multi Layer Switch (MLS) adalah perangkat jaringan yang mempunyai fungsi switching pada OSI layer 2 ...
Uji Publik Pemanfaatan dan Pembiayaan ICT Berbasis ICT Fund
(Jakarta, 3 Juli 2012). Menteri Kominfo Tifatul Sembiring pada bulan Oktober 2012 telah mengesahkan Peraturan Menteri No. 21/PER/M.KOMINFO/10/2011 tentang Pemanfaatan dan Pembiayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT Fund). Peraturan tersebut telah disusun secara sistematis dan sesempurna mungkin sesuai dengan keperluannya dan mempertimba...
Uji Publik Penetapan Rencana Dasar Teknis Pembangunan Telekomunikasi (FTP 2000)
(Jakarta, 31 Mei 2012). Kermenterian Kominfo kembali melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Kominfo yang mengatur tentang Fundamental Technical Plan ( FTP) 2000. Perubahan  ini terkhusus pada Bab Penomoran yang dilatarbelakangi perkembangan dan kondisi industri telekomunikasi di Indonesia yang menuntut dilakukannya penyesuaian da...
Uji Publik RPM Pedoman Umum Audit Sistem Elektronik Penyelenggara Pelayanan Publik
(Jakarta, 26 Mei 2012). Untuk memastikan pemanfaatan sistem elektronik mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan, maka penyelenggaraan sistem elektronik instansi pemerintah harus memperhatikan aspek efisiensi penggunaan sumber daya dan aspek pengelolaan risiko, aspek akurasi & integritas data/informasi, serta aspek auditabilitas. At...
