Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri mengenai Penyampaian Informasi Kebencanaan melalui Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler
(Jakarta, 20 Oktober 2015) – Sesuai ketentuan Pasal 20 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan prioritas untuk pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang terkait bencana alam sehingga diperlukan pengaturan penyampaian informasi kebencanaan melalui penyelenggara bergerak sel...
Konsultasi Publik atas RPM Standar Kualitas Pelayanan untuk Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler...
(Jakarta, 2 Oktober 2015) - Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan konsultasi publik terhadap Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Standar Kualitas Pelayanan untuk Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas. RPM ini diperuntukan meningkatkan ...
Konsultasi Publik atas Tiga Rancangan Peraturan Menteri mengenai Standar Kualitas Pelayanan
(Jakarta, 7 Juli 2015) – Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan dalam penyelenggaraan telekomunikasi maka perlu ditetapkan parameter standar kualitas pelayanan serta tolak ukurnya yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara telekomunikasi. Sehubungan hal tersebut, Kementerian Kominfo melakukan konsultasi publik terhadap Tiga ...
Uji Publik atas Rancangan Peraturan Menteri Kominfo mengenai Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemer...
(Jakarta, 16 Juni 2015) – Kementerian Kominfo melakukan uji publik atas Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instanasi Pemerintah atau Badan Hukum. Bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan atau tanggapannya, dapat disampaikan ke email hukumppi@mail.kominfo.go...
Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Kominfo Nomor 36 Tahun 2012
(Jakarta, 16 Juni 2015) – Dalam pelaksanaan pengujian alat dan perangkat pemancar televisi siaran digital berbasis standar digital video broadcasting terrestrial – second generation mengalami dispute sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Pemancar Televisi S...
Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri mengenai Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Berbasis Long Term Evolution
(Jakarta, 4 Mei 2015) – Dalam rangka penyempurnaan kebijakan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi Long Term Evolution (LTE), telah dikeluarkan Draft Kebijakan Menteri yang akan dijadikan sebagai pedoman.Adapun hal-hal yang diatur dalam peraturan tersebut adalah:Alat dan perangkat telekomunikasi berbas...
Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri mengenai Tata Cara Pelaksanaan Uji Petik Alat dan Perangkat Telekomunikasi
(Jakarta, 23 April 2015) – Sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan...
Konsultasi Publik atas Rancangan Peraturan Menteri mengenai Persyaratan Teknis Perangkat Near Field Communication
(Jakarta, 8 Januari 2015). Perkembangan teknologi dan informasi telah memberikan dampak ke berbagai bidang, termasuk di bidang sistem pembayaran, khususnya instrumen secara elektronik sebagai alat pembayaran non tunai yang berpotensi besar untuk mengurangi penggunaan uang tunai dan kedepannya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Ses...
Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri terhadap Persyaratan Teknis Alat & Perangkat Telekomunikasi Jarak Dekat
(Jakarta, 16 Desember 2014). Kementerian Kominfo mengonsultasipublikan Rancangan Peraturan Menteri Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Jarak Dekat (short range devices) (beserta lampirannya). Masukan terhadap rancangan peraturan menteri tersebut dapat disampaikan melalui pehaes@postel.go.id, astri@postel.go.id, dan cendrawasih@p...
Konsultasi Publik RPM Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Komunikasi Radio Titik ke Titik Melalui Gelombang Mikro dengan Sistem...
(Jakarta, 30 September 2014). Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/ atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis. Te...
